POJOKSATU.id - Ketua DPR Puan Maharani buka suara terkait pembubaran kegiatan menonton bareng atau nobar film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah daerah.

Peristiwa tersebut belakangan menjadi sorotan publik karena dalam penindakan di lapangan disebut melibatkan aparat militer.

Polemik itu pun ramai diperbincangkan di media sosial maupun ruang publik.

Baca Juga: Sejarah Panjang Universitas Raharja, Kampus Teknologi yang Tumbuh dari Lembaga Kursus di Tangerang

Puan mengaku telah mendengar adanya kontroversi mengenai judul dan isi film yang dianggap sensitif oleh sebagian kelompok masyarakat.

“Terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif,” kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Meski begitu, Puan menyebut dirinya belum mengetahui secara rinci isi dari film dokumenter tersebut. Namun, DPR akan menindaklanjuti polemik yang berkembang.

Baca Juga: Bus Sekolah Gratis di Depok Tambah Rute, Dishub Siapkan Layanan hingga Depok Timur

“Dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindak lanjuti di DPR," sambungnya.

DPR Akan Minta Penjelasan
Puan menilai jika sebuah karya dinilai berpotensi memicu kegaduhan atau sensitivitas di masyarakat, maka langkah antisipasi memang perlu dilakukan.

Akan tetapi, ia menekankan seluruh tindakan tetap harus berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Baca Juga: Preview Final Liga Champions: PSG Lebih Diunggulkan, Tapi Arsenal Punya Senjata Rahasia

Menurutnya, DPR melalui komisi terkait nantinya akan meminta penjelasan mengenai peristiwa tersebut, termasuk proses penindakan yang dilakukan di lapangan.

“Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga.

Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut," ujarnya.

Polemik pembubaran nobar film dokumenter ini pun kini menjadi perhatian luas karena menyangkut ruang berekspresi, sensitivitas publik, hingga prosedur aparat dalam mengambil tindakan di tengah masyarakat. ***