POJOKSATU.ID – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendesak Tentara Nasional Indonesia segera memberikan klarifikasi terkait insiden penembakan di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang dilaporkan menewaskan sedikitnya lima warga sipil, termasuk anak-anak dan balita.
Peristiwa ini kembali memicu perhatian publik karena korban yang jatuh berasal dari kalangan masyarakat sipil.
Pigai menilai kejadian tersebut harus segera diusut secara transparan agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap.
Baca Juga: Kabar Gembira! Kontrak PPPK 2027 Diperpanjang, Pemprov Sumsel Minta Segera Lengkapi Berkas
“Atas kejadian di Kabupaten Puncak yang mengorbankan nyawa masyarakat sipil, saya meminta agar TNI segera memberikan klarifikasi,” kata Pigai dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).
Pigai juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa, terutama karena terdapat anak-anak dalam insiden tersebut.
Menurutnya, konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata tidak boleh sampai menelan korban dari warga sipil.
Baca Juga: Harga Plastik Melejit hingga 80 Persen, Puan Maharani Ajak UMKM Tinggalkan Plastik
“Tidak boleh ada korban masyarakat sipil dalam konflik antara TNI dan TPNPB,” tegasnya.
Selain meminta klarifikasi dari TNI, Pigai juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera melakukan investigasi independen di lokasi kejadian.
Langkah itu dinilai penting agar informasi yang beredar tidak simpang siur dan publik mendapatkan penjelasan yang objektif.
“Komnas HAM harus segera turun untuk melakukan investigasi,” ujarnya.
Pigai menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama, terutama di wilayah-wilayah konflik seperti Papua.
Karena itu, ia juga meminta penghentian sementara operasi militer di daerah yang berpotensi membahayakan warga, khususnya di area pengungsian.
“Kami meminta penghentian sementara seluruh operasi militer di wilayah yang berpotensi berdampak pada masyarakat sipil,” kata Pigai.
Menurutnya, insiden ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip hukum humaniter internasional dalam setiap operasi keamanan.
Baca Juga: Setelah Konflik Memanas, Israel dan Lebanon Akhirnya Sepakat Gencatan Senjata 10 Hari Mulai Berlaku
Ia menilai langkah evaluasi dan transparansi mutlak diperlukan agar kekerasan terhadap warga sipil tidak terus berulang.
Kasus penembakan di Kemburu ini menambah daftar panjang kekerasan bersenjata di Papua yang berdampak langsung pada masyarakat.
Publik kini menunggu klarifikasi resmi dari TNI serta hasil investigasi independen untuk memastikan keadilan bagi para korban.***
