POJOKSATU.id, JAKARTA -- Massa yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak) mendesak DPR segera membentuk Pansus Agrinas Gate.
Tujuannya mengusut tuntas kasus impor pengadaan 105.000 mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional koperasi Merah Putih (Kopdes).
Kapak menduga kuat rencana impor tersebut diwarnai sejumlah masalah mulai dari potensi distorsi kebijakan industri nasional, hingga dugaan praktik korupsi dan kolusi yang sistematis.
"Kami dari Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi menuntut, segera bentuk Pansus Agrinas Gate dan segera memanggil dirut PT Agrinas Pangan Nusantara," ujar korlap aksi yang juga merupakan Humas Kapak, Adib Alwi, Selasa (14/4/2026).
Baca Juga: Postingan Trump Seolah Dirinya Sosok Mirip Yesus Akhirnya Dihapus, Tuai Kontroversi
Aksi ini sempat diwarnai kericuhan antara massa dengan aparat kepolisian ketika massa hendak membakar ban.
Mereka tidak jadi membakar ban karena langsung diamankan oleh aparat kepolisian. Sempat terjadi adu mulut dan saling dorong antara massa dan aparat kepolisian.
"Kami dari Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi menuntut, segera bentuk Pansus Agrinas Gate dan segera memanggil dirut PT Agrinas Pangan Nusantara," ujar Adib.
Adib juga mengatakan DPR harus menggunakan fungsi dan peran sebagai pengawas terhadap kebijakan publik yang mengunakan APBN termasuk rencana impor 105.000 mobil pikap dari India oleh PT Agrinas.
Baca Juga: Kesempatan Terakhir! Daftar Maganghub Batch 4 Bareng PT Kalimaya Aluna Indonesia
Menurutnya, Pansus DPR harus melakukan penyelidikan dan membongkar dugaan-dugaan penyimpanan dalam rencana impor ribuan mobil pikap tersebut.
"Narasi koperasi yang diusung dalam proyek ini seolah menjadi tameng moral. Koperasi Merah Putih digambarkan sebagai tulang punggung distribusi pangan nasional. Namun, pertanyaan mendasar belum pernah dijawab dengan jernih, mengapa harus impor? Mengapa bukan dari dalam negeri," ucapnya.
Di sisi lain, massa juga mendesak KPK segera mengusut kasus impor 105.000 mobil pikap dari India ini.
Terlebih ironis lagi, proyek ini dikaitkan dengan koperasi, sebuah entitas yang seharusnya menjadi simbol ekonomi gotong royong.
"Dalam konteks ini, publik harus waspada terhadap apa yang bisa disebut sebagai kooptasi koperasi. Ketika koperasi digunakan untuk membungkus proyek besar, maka risiko penyalahgunaan menjadi berlipat," ucapnya.
Lebih lanjut, Adib Alwi menegaskan kritiknya terhadap proyek ini bukan berarti menolak pembangunan atau modernisasi distribusi pangan.
Justru sebaliknya, kritik ini lahir dari keinginan agar pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan nasional.
"Tidak ada yang salah dengan pengadaan kendaraan untuk mendukung logistik pangan. Yang menjadi masalah adalah cara, skala, dan transparansinya," ucapnya.
"Jika memang kebutuhan kendaraan sebesar itu nyata dan mendesak, maka pemerintah seharusnya membuka prosesnya secara terbuka, lakukan tender internasional yang transparan, libatkan industri dalam negeri," pungkas Adib.***
