POJOKSATU.ID - Isu soal pesawat militer Amerika Serikat yang disebut bisa bebas keluar masuk wilayah Indonesia mendadak ramai diperbincangkan publik.
Kabar ini memicu kekhawatiran terkait kedaulatan negara, terutama di ruang udara nasional.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akhirnya angkat bicara.
Melalui Kepala Biro Humas dan Informasi Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, ditegaskan bahwa informasi yang beredar masih sebatas rancangan awal.
Baca Juga: Ajudan Gubernur Riau Ditahan KPK, Diduga Jadi Penampung Uang Miliaran ‘Jatah Preman’ dari Kepala UPT
Menurut Rico, dokumen yang beredar saat ini belum bersifat final dan belum memiliki kekuatan hukum.
Artinya, belum ada keputusan resmi yang dapat dijadikan dasar kebijakan pemerintah.
“Ini masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi, belum final,” ujar Rico dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Ia menegaskan bahwa setiap kerja sama pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan negara lain harus tetap mengutamakan kepentingan nasional.
Baca Juga: Kemhan Benarkan Dokumen Beredar Soal Akses Pesawat Amerika di Indonesia, Namun Belum Final
Termasuk di dalamnya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain itu, seluruh proses pembahasan juga harus mengikuti aturan hukum nasional maupun ketentuan internasional yang berlaku.
Tidak ada keputusan yang diambil secara tergesa-gesa tanpa melalui proses yang matang.
Kemenhan juga memastikan bahwa kendali penuh atas wilayah udara Indonesia tetap berada di tangan pemerintah.
Setiap aktivitas, termasuk yang melibatkan pihak asing, harus mendapatkan persetujuan resmi dari otoritas Indonesia.
“Tidak ada ruang untuk implementasi sepihak di luar hukum Indonesia,” tegas Rico.
Isu ini sebelumnya mencuat dari media sosial, setelah sebuah akun menyebut Amerika Serikat tengah berupaya mendapatkan akses penerbangan di wilayah udara Indonesia.
Bahkan disebutkan akan ada penandatanganan kesepakatan oleh Menteri Pertahanan di Washington.
Namun, Kemenhan mengimbau masyarakat untuk tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
Pemerintah, kata Rico, tetap berkomitmen menjalankan kerja sama pertahanan secara hati-hati, transparan, dan tetap menjaga kepentingan nasional.
Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, isu seperti ini memang mudah memicu reaksi publik.
Namun, pemerintah memastikan bahwa setiap langkah tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan negara.***
