POJOKSATU.id - Polemik pengadaan laptop hingga alat makan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan publik.

Isu yang menyebut adanya pengadaan 32 ribu unit laptop dan alat makan senilai Rp4 triliun menuai kontroversi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akhirnya angkat bicara dan membantah keras berbagai tudingan yang beredar luas di masyarakat.

Baca Juga: Venue Semifinal dan Final Liga 4 Piala Gubernur Sumut Resmi Dipindah ke Stadion Mini Pancing

“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan,” kata Dadan dikutip Pojoksatu.id dari keterangan resmi 13/4/2026.

Ia menegaskan bahwa angka-angka yang beredar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Misalnya laptop 32 ribu unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar,” tegas Dadan.

Baca Juga: Dispar Sukabumi Soroti Aksi Pria Berpakaian Minim di Kampung Adat

Dadan menjelaskan pengadaan laptop memang dilakukan, namun jumlahnya jauh lebih kecil dari isu yang beredar.

“Pengadaan laptop bukan 32 ribu unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025,”katanya.

Selain itu terkait alat makan program MBG, anggaran yang digunakan juga tidak sebesar yang dituduhkan.

Baca Juga: Dispar Sukabumi Soroti Aksi Pria Berpakaian Minim di Kampung Adat

“Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar,” ujar Dadan.

Ia juga meluruskan isu lain yang turut viral, seperti pengadaan kaos kaki dalam program tersebut.

“Untuk kaos kaki, itu bukan pengadaan di BGN” kata Dadan.

Ia mengatakan bahwa kaos kaki tersebut merupakan bukan dari BGN

"Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan,” jelasnya.

Baca Juga: Puncak Musim Kemarau Diprediksi Agustus, Pulau Sumatera Terkena di Bagian Selatan

Sebelumnya polemik ini mencuat setelah adanya sorotan terhadap besarnya anggaran program MBG, bahkan sempat dikabarkan mendapat penolakan dari Kementerian Keuangan.

BGN memastikan seluruh anggaran tetap digunakan sesuai kebutuhan program dan prioritas peningkatan gizi masyarakat.

Tapi kini publik terus bergejolak dengan adanya berita mengenai anggaran anggaran lain dari BGN selain untuk anggaran makanan.***