POJOKSATU.ID - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming akhirnya angkat bicara terkait usulan kenaikan harga bahan bakar minyak yang disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.
Dalam keterangannya, Gibran bahkan menyampaikan permintaan maaf karena usulan tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Gibran menegaskan, pemerintah saat ini memilih untuk tetap menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi demi melindungi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi bawah.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli di tengah tekanan global.
“Mohon maaf, usulan tersebut belum sejalan dengan arahan Presiden yang secara tegas meminta agar harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat kecil,” ujar Gibran, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, pemerintah kini lebih fokus melakukan efisiensi anggaran dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Langkah ini diambil agar dampak berantai dari kenaikan BBM, seperti lonjakan harga bahan pokok dan biaya transportasi, bisa dihindari.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong percepatan transisi energi, termasuk penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi jangka panjang.
Hal ini ditunjukkan dengan peresmian pabrik kendaraan listrik di Magelang oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari strategi energi nasional.
Di sisi lain, usulan kenaikan harga BBM sebelumnya disampaikan oleh Jusuf Kalla. Ia menilai, kebijakan subsidi energi yang terus dipertahankan berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menurut JK, kenaikan harga BBM dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi defisit anggaran serta menekan laju utang negara yang dinilai semakin meningkat akibat tekanan harga minyak dunia.
Ia juga menyoroti kondisi global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.
Dalam situasi tersebut, banyak negara memilih melakukan penyesuaian harga untuk menjaga stabilitas fiskal.
Meski demikian, JK mengakui bahwa kebijakan kenaikan BBM kerap memicu penolakan di awal.
Baca Juga: Viral Pernyataan Prabowo Harus Mundur, Saiful Mujani Dilaporkan ke Polisi, Begini Penjelasannya
Namun, ia menilai masyarakat dapat menerima kebijakan tersebut jika disampaikan secara transparan.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan dinamika dalam pengambilan kebijakan ekonomi nasional.
Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan antara menjaga stabilitas harga atau menyesuaikan beban fiskal di tengah situasi global yang tidak menentu.***
