POJOKSATU.ID - Wacana baru soal penyaluran subsidi kembali mencuri perhatian publik.
Kali ini, DPR RI mengusulkan sistem tak biasa dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram, yakni menggunakan verifikasi biometrik seperti sidik jari hingga retina mata.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah.
Ia menilai langkah ini penting untuk memastikan subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Menurut Said, selama ini penyaluran subsidi elpiji 3 kg masih menyisakan persoalan klasik, yakni kebocoran dan tidak tepat sasaran.
Padahal, subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi kelompok ekonomi lemah.
Baca Juga: Kemlu Iran Kutuk Rencana Serangan Brutal Amerika ke Wilayah Iran
“Yang diperlukan adalah memastikan subsidi ini tepat sasaran, bukan sekadar berbasis data administratif,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senin (6/4/2026).
Ia menekankan bahwa penggunaan data pemerintah saja tidak cukup untuk menjamin akurasi penerima. Karena itu, diperlukan sistem verifikasi berlapis yang lebih ketat dan akurat.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah penggunaan teknologi biometrik. Dengan sistem ini, setiap pembelian elpiji subsidi dapat diverifikasi langsung melalui identitas unik seperti sidik jari atau retina mata.
Baca Juga: Garda Revolusi Iran Tolak Gencatan Senjata Sementara 45 Hari dengan AS dan Israel
“Dengan cara ini, kita bisa memastikan hanya mereka yang berhak yang bisa membeli gas elpiji 3 kg,” katanya.
Lebih jauh, Said mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan Banggar, jumlah penerima subsidi yang benar-benar layak sebenarnya lebih kecil dari kuota yang tersedia saat ini.
Dari total pagu sekitar 8,6 juta penerima, diperkirakan hanya sekitar 5,4 juta yang benar-benar memenuhi kriteria.
Artinya, ada potensi pemborosan anggaran jika distribusi tidak diperketat.
Ia berharap, dengan penerapan sistem biometrik, penyaluran subsidi bisa menjadi lebih efisien sekaligus mengurangi beban keuangan negara.
Baca Juga: Rapor Merah Kebijakan Larangan Medsos, Indonesia Diminta Waspada Ikuti Jejak Australia
Dalam kesempatan yang sama, Said juga menyinggung soal wacana pengurangan subsidi energi, khususnya BBM. Ia menegaskan pihaknya tidak setuju jika subsidi BBM dikurangi.
Menurutnya, jika pemerintah ingin melakukan penyesuaian, sebaiknya difokuskan pada harga BBM non-subsidi yang mengikuti mekanisme pasar, tentu dengan memperhitungkan dampak inflasi.
Usulan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap APBN akibat lonjakan harga minyak dunia.
Baca Juga: Beasiswa Khusus Gagal SNBP 2026? Ya, UMKU Berikan UKT hingga 25 Persen, Ini Syarat dan Daftarnya
Sebelumnya, Jusuf Kalla juga sempat menyarankan evaluasi subsidi energi guna menjaga stabilitas fiskal negara.***
