POJOKSATU.id – Polemik hukum yang menimpa videografer Amsal Sitepu masih menjadi sorotan nasional. Bukan hanya soal penanganan kasus, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, bahwa ia mendukung langkah Kejaksaan Agung dalam mengevaluasi jajaran Kejaksaan Negeri Karo, Sumatera Utara (Sumut).
Menurutnya, proses pemeriksaan yang dilakukan menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan agar penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan.
Baca Juga: 4.661 PPPK Jepara Terancam PHK, DPRD Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan
“Kita beri waktu Kejaksaan Agung bekerja. Soal sanksi, kita serahkan sepenuhnya,” kata Hinca dikutip Senin (6/4/2026).
Menariknya, kasus ini tidak lagi dilihat sebagai persoalan individual. Dalam perspektif yang lebih luas, polemik tersebut memunculkan pertanyaan tentang konsistensi dan transparansi dalam proses hukum.
Hinca menilai respons cepat Kejaksaan Agung merupakan hasil dari tekanan publik dan perhatian berbagai pihak.
Baca Juga: KRI Bima Suci Sandar di Belawan, Medan Jadi Titik Strategis Diplomasi Maritim Dunia
Fakta ini menunjukkan bahwa kontrol sosial masih memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas lembaga penegak hukum.
“Ini pelajaran bagi semua pihak, bukan hanya kejaksaan,” ujarnya.
Ditambahkan Hinca, jika Komisi III DPR merupakan mitra pengawas dan akan terus memantau perkembangan kasus ini.
Baca Juga: UINSU Medan Masuk 5 Besar PTKIN, Sinyal Perubahan Kampus Islam di Era Digital
Terlebih, implementasi KUHAP baru menjadi momentum untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan lebih transparan dan profesional.
Jika ditarik ke konteks yang lebih luas, kasus ini bisa menjadi tolok ukur bagaimana reformasi hukum dijalankan di tingkat daerah.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengambil langkah tegas dengan memeriksa jajaran Kejari Karo.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut sejumlah pihak telah diamankan untuk proses klarifikasi dan eksaminasi.
Mulai dari Kepala Kejari Karo, Kepala Seksi Pidana Khusus, hingga jaksa penuntut umum turut diperiksa oleh tim intelijen Kejaksaan Agung.
“Benar, mereka sudah diamankan untuk pemeriksaan,” kata Anang dalam keterangannya.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi institusi kejaksaan dalam menjaga integritas.
Di tengah meningkatnya perhatian publik, proses penanganan perkara dituntut tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga transparan di mata masyarakat.
Kepercayaan publik, yang selama ini dibangun, bisa tergerus jika tidak diiringi dengan keterbukaan dan akuntabilitas.
Dengan sorotan dari DPR dan publik, evaluasi terhadap Kejari Karo kini menjadi lebih dari sekadar proses internal. ***
