POJOKSATU.ID - Pemerintah Indonesia menyampaikan kemarahan sekaligus duka mendalam dalam Sidang Darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang digelar Selasa (31/3/2026).

Sikap tegas ini muncul setelah tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon gugur akibat serangan pada 29 hingga 30 Maret 2026.

Dalam forum internasional tersebut, Duta Besar RI untuk PBB, Umar Hadi, secara khusus menyebut satu per satu nama prajurit yang gugur sebagai bentuk penghormatan sekaligus penegasan bahwa insiden ini tidak bisa dianggap remeh.

Baca Juga: Camat dan Danramil Majalaya Tegaskan Koperasi Pasirmulya Berdiri di Lahan Legal

Sidang darurat ini sendiri digelar atas permintaan Indonesia bersama Prancis.

Dalam pernyataannya, Umar Hadi menegaskan bahwa Indonesia tidak menerima penjelasan sepihak dan menuntut investigasi independen yang dilakukan langsung oleh PBB.

“Kami menuntut investigasi oleh PBB, bukan sekadar alasan dari pihak tertentu,” tegasnya dalam sidang yang disiarkan secara terbuka.

Baca Juga: Jadwal Pencairan THR Guru 2026 Sudah Ditentukan, Ini Tahapan SP2D hingga Dana Masuk Rekening dan Cara Mengantisipasi Keterlambatan

Indonesia juga mendesak agar pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut segera diproses secara hukum.

Menurut Umar, tidak boleh ada impunitas terhadap pelaku, terlebih jika serangan menyasar pasukan penjaga perdamaian.

Selain itu, Indonesia meminta Dewan Keamanan PBB untuk terus memantau perkembangan investigasi hingga tuntas.

Baca Juga: Bukan Sekadar Investasi! Emas Kini Jadi Pelarian Mental Generasi Urban dari Ketidakpastian Ekonomi

Pemerintah juga mendesak semua pihak, termasuk Israel, agar menghentikan tindakan agresif yang berpotensi membahayakan personel dan fasilitas milik PBB.

Tak hanya fokus pada investigasi, Indonesia turut mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pasukan penjaga perdamaian, termasuk prosedur evakuasi di wilayah konflik.

Meski bukan anggota tetap DK PBB, Indonesia hadir sebagai negara yang berkepentingan dan menggunakan haknya sesuai aturan yang berlaku.

“Tidak boleh ada lagi serangan terhadap pasukan perdamaian. Ini harus dihentikan,” tutup Umar.

Baca Juga: Guru ASN Tanpa Tunjangan Kinerja Berpotensi Dapat THR Lebih Besar, Ini Penjelasan Lengkap Skema TPG yang Menguntungkan

Di akhir pernyataannya, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.

Namun, Indonesia juga mengingatkan bahwa keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama.***