POJOKSATU.ID - Desakan agar pusat pemerintahan mulai aktif di Ibu Kota Nusantara kembali mencuat.

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, secara tegas meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri untuk segera berkantor di IKN, Kalimantan Timur.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Baca Juga: Viral Foodtruck Indonesia di Jerman, Jualan Batagor dan Mie Instan Laris Diserbu Warga Lokal

Menurut Deddy, berbagai fasilitas pemerintah

an yang telah dibangun di IKN seharusnya segera dimanfaatkan. Ia menilai, membiarkan gedung-gedung tersebut kosong justru berisiko menimbulkan kerusakan dan pemborosan anggaran negara.

Ia mengingatkan bahwa biaya perawatan gedung yang tidak digunakan tetap berjalan dan berpotensi membebani keuangan negara tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Total Sudah Tiga Anggota TNI Meninggal di Lebanon, Terbaru Konvoi Pasukan PBB Diserang di Jalan

“Kalau gedung sudah jadi, kenapa tidak dipakai? Jangan sampai hanya berdiri tanpa fungsi, sementara anggaran terus keluar untuk perawatan,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu bahkan secara terbuka menyebut Wakil Presiden dan beberapa menteri sebagai pihak yang seharusnya bisa menjadi contoh dengan mulai berkantor di IKN.

Ia menyebut nama sejumlah kementerian seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Desa, hingga Kementerian Transmigrasi sebagai instansi yang dinilai bisa segera memanfaatkan fasilitas tersebut.

Baca Juga: Terungkap! THR 3.000 PPPK Lotim Belum Cair, Bupati Pastikan Tetap Dibayarkan, Ini Penjelasannya

Dalam nada tegas, Deddy juga menyinggung kebiasaan pejabat yang dinilai masih nyaman berkantor di Jakarta.

“Jangan keenakan di Jakarta. Ini uang negara, harus dimanfaatkan dengan benar,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menilai kondisi ini sebagai bentuk ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurutnya, membiarkan infrastruktur yang telah dibangun tidak digunakan sama saja dengan menyia-nyiakan uang rakyat.

Sebagai solusi awal, Deddy mengusulkan agar kementerian mulai mengirim pejabat setingkat direktur jenderal untuk berkantor di IKN secara bergiliran.

Baca Juga: Tren Padel Kian Populer, The Alana Sentul City Tawarkan Promo Menginap dan Main Mulai Rp175 Ribu

Ia juga mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi pelopor dalam implementasi langkah tersebut, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan IKN.

Usulan ini sekaligus menjadi sorotan publik, mengingat pembangunan IKN selama ini menjadi salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.***