POJOKSATU.ID - Usulan menarik sekaligus menohok datang dari Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, terkait pemanfaatan Ibu Kota Nusantara.

Ia meminta agar sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, mulai tinggal di IKN.

Pernyataan itu disampaikan langsung dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Senin (30/3/2026).

Baca Juga: Mulai 15 April! Ini Urutan Proses Pencairan TPG hingga Dana Ditransfer ke Guru

Deddy menilai, sudah saatnya kawasan IKN benar-benar difungsikan, bukan sekadar proyek pembangunan semata.

Pembangunan IKN yang dimulai sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo telah menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit. Sejumlah gedung pemerintahan bahkan sudah berdiri dan siap digunakan.

Namun, hingga kini, belum banyak pejabat eksekutif yang benar-benar menetap di kawasan tersebut.

Baca Juga: Daftar Lengkap! Ini BUMN yang Buka Magang MAGENTA Maret–April 2026, Fresh Graduate Wajib Cek

Hal ini dinilai berpotensi membuat fasilitas yang sudah dibangun menjadi kurang optimal pemanfaatannya.

“Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi, sebaiknya tinggal di sana. IKN itu dibangun dengan uang negara,” tegas Deddy.

Ia menekankan, kehadiran pejabat tinggi negara di IKN bukan hanya soal simbolis, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk memastikan kawasan tersebut hidup dan berfungsi sebagaimana tujuan awal pembangunannya.

Baca Juga: DPR Minta Amsal Sitepu Ditangguhkan dan Siap Jadi Penjamin, Kejagung Tegaskan Proses Hukum Tetap Berjalan

Selain itu, dengan ditempatinya gedung-gedung yang telah selesai, pemerintah juga bisa menghindari potensi kerusakan akibat bangunan yang terlalu lama tidak digunakan.

Usulan ini sekaligus menjadi sorotan terhadap percepatan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN.

Pasalnya, keberadaan pejabat negara dinilai menjadi kunci dalam menggerakkan aktivitas dan ekosistem di ibu kota baru tersebut.

Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proyek IKN yang selama ini terus menjadi perbincangan.

Baca Juga: DPR Usul Anggaran Makan Bergizi Gratis Dialihkan Sementara untuk Bantu Pemulihan Banjir di Sumatera

Dengan dorongan dari DPR, publik kini menanti langkah konkret pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan IKN agar tidak sekadar menjadi proyek besar tanpa aktivitas nyata.***