POJOKSATU.id, JAKARTA-- Jusuf Kalla (JK) mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tak hanya fokus pada penjelasan ke publik tetapi juga memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah berjalan tepat.

Pernyataan itu disampaikan JK merespons langkah Prabowo yang kerap mengundang berbagai kelompok masyarakat sipil ke Istana Negara untuk berdiskusi mengenai sejumlah isu strategis.

“Ya itu, memang Bapak Presiden selalu mengundang kelompok-kelompok masyarakat yang perlu diberikan suatu mungkin informasi,” ujar JK dikutip dari siaran ulang Kompas TV, Minggu, 15 Maret 2026.

Menurut JK, sejumlah tokoh dari berbagai kalangan telah diundang untuk berdialog dengan Presiden, mulai dari tokoh agama hingga mantan pejabat negara.

Baca Juga: Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Punya Harta Rp31,8 Miliar, Latar Belakangnya dari Mana

“Seperti mengundang tokoh-tokoh agama, tokoh Islam, mengundang mantan-mantan Presiden, Wapres, dan juga ketua-ketua partai, atau mengundang mantan menteri luar negeri, bermacam-macam,” jelasnya.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu menilai langkah tersebut merupakan bagian dari komunikasi pemerintah yang baik, terutama untuk menjelaskan isu-isu sensitif kepada masyarakat.

Salah satunya terkait isu bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Baca Juga: Sering Diabaikan Pemudik! Ini Batas Maksimal Barang yang Aman Dibawa Mobil Pribadi

“Saya kira itu juga hal yang bagus supaya mereka diberikan pengertian tentang hal-hal yang sensitif bagi masyarakat, seperti BoP. Namun tentunya itu tidak hanya selesai pada saat diberi penjelasan,” tuturnya.

JK menilai komunikasi yang baik tersebut perlu diimbangi dengan pelaksanaan kebijakan yang tepat di lapangan.

Kebijakan pemerintah tidak cukup hanya dijelaskan kepada publik, tetapi juga harus dibuktikan melalui implementasi yang efektif.

“Nanti tetap saja dikritik apabila tetap berlaku. Jadi memang perlu penjelasan, tapi itu tidak berarti selesai sekadar penjelasan, tapi perlu pelaksanaannya yang baik,” kata JK.

Konflik Timur Tengah

Pada kesempatan yang lain, JK menyebut konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah dapat memicu kenaikan harga minyak dunia yang pada akhirnya berdampak pada berbagai negara.

Dampak tersebut tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di Asia, Eropa, hingga Amerika.

“Jadi bukan hanya Indonesia, di Asia seperti China, Filipina, Malaysia, Singapura, India, di Eropa dan Amerika juga terkena dampaknya,” ujar JK.

Ia menjelaskan, salah satu dampak langsung yang terlihat adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) global.

Harga minyak dunia sempat mendekati 100 dolar per barel sebelum kembali turun sedikit dalam beberapa waktu terakhir.

Kenaikan harga minyak tersebut, lanjut JK, berpotensi menambah beban subsidi energi dan meningkatkan biaya logistik di Indonesia. Kondisi ini dinilai dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa.

“Logistik pasti akan terjadi masalah, tapi yang jelas harganya pasti naik. Itu efeknya,” kata JK.

Lebih lanjut, JK menilai situasi tersebut juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan, termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta pergerakan pasar saham.***