POJOKSATU.ID - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 langsung mencatatkan defisit pada bulan pertama tahun berjalan. Hingga 31 Januari 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp54,6 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, angka tersebut setara dengan 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski terkesan besar, pemerintah menegaskan posisi tersebut masih dalam batas aman sesuai desain APBN 2026.

Baca Juga: WASPADA, Ini Ciri Kurma Israel yang Perlu Diketahui di Bulan Ramadan, MUI Keluarkan Fatwa, Simak DAFTAR MEREK, Bracode dan Perusahaannya

“Posisi defisit APBN tercatat mencapai Rp54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

Defisit terjadi karena realisasi belanja negara lebih tinggi dibandingkan penerimaan negara.

Hingga akhir Januari, pendapatan negara tercatat sebesar Rp172,7 triliun atau sekitar 5,5 persen dari target tahunan. Angka tersebut tumbuh 9,5 persen secara tahunan (year on year).

Baca Juga: Jelang Mudik Lebaran 2026, PUPR Targetkan Zero Pothole di Jalan Tol Sebelum 10 Maret

Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari pagu anggaran.

Realisasi belanja tersebut tumbuh signifikan sebesar 25,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kondisi ini menunjukkan pemerintah tetap agresif dalam menjalankan program belanja negara sejak awal tahun, termasuk belanja kementerian/lembaga, belanja bantuan sosial, serta transfer ke daerah.

Baca Juga: SKTP Belum Terbit Tapi TPG Tetap Cair? Ini Sinyal Perubahan Sistem Pencairan Tunjangan Profesi Guru 2026

Secara umum, defisit pada awal tahun bukan hal baru dalam siklus APBN.

Biasanya, pola penerimaan negara seperti pajak dan penerimaan negara bukan pajak akan meningkat pada kuartal-kuartal berikutnya, seiring aktivitas ekonomi yang terus berjalan.

Pemerintah optimistis tren penerimaan akan terus membaik dalam beberapa bulan ke depan, sehingga keseimbangan fiskal tetap terjaga.

Menkeu juga menegaskan bahwa pengelolaan utang dan pembiayaan defisit telah dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Meski demikian, angka defisit pada Januari tetap menjadi perhatian publik, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.

Baca Juga: Di Balik Layar PT Pojok Satu Indonesia, MagangHub Jadi Gerbang Awal Karier Profesional

Stabilitas fiskal dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar dan daya tahan ekonomi Indonesia sepanjang 2026.

Pemerintah pun memastikan akan terus memantau realisasi pendapatan dan belanja negara secara berkala agar target APBN tetap berada di jalur yang telah direncanakan.***