POJOKSATU.ID - DPR RI melontarkan peringatan keras kepada pemerintah menyusul perubahan outlook ekonomi Indonesia menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat internasional Moody’s.
Parlemen menilai, persoalan utama bukan terletak pada fundamental ekonomi, melainkan pada kualitas tata kelola dan konsistensi kebijakan.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menegaskan bahwa penurunan outlook tersebut bukan sekadar persoalan angka atau statistik makroekonomi.
“Penurunan outlook menjadi negatif adalah peringatan serius. Ini bukan soal angka semata, tapi soal kepercayaan pasar terhadap bagaimana kita mengelola negara,” ujarnya, dikutip pojoksatu.id dari Instagram @dpr ri.
Menurut DPR, kondisi ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap komunikasi publik, kebijakan fiskal, hingga arah investasi strategis nasional.
Pemerintah diminta tidak menganggap enteng sinyal yang diberikan pasar global.
Baca Juga: Sukses Kandaskan Sumsel United, PSMS Melesat ke Posisi Empat Klasemen Sementara Grup 1 Putaran 3
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyoroti bahwa Moody’s secara khusus menilai adanya penurunan prediktabilitas kebijakan.
Hal ini dinilai berdampak pada efektivitas kebijakan serta kualitas tata kelola pemerintahan.
“Pangkal masalahnya, Moody’s menilai menurunnya prediktabilitas kebijakan yang melemahkan efektivitas kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan. Moody’s memberikan atensi dalam hal tata kelola Danantara,” jelasnya.
DPR pun menyampaikan tiga desakan utama kepada pemerintah.
Pertama, menghentikan inkonsistensi dalam komunikasi publik yang dinilai dapat memicu spekulasi dan ketidakpastian di pasar.
Kedua, melakukan audit serta memastikan transparansi terhadap Danantara, terutama terkait prioritas investasi.
Ketiga, menjaga disiplin fiskal agar belanja sosial tidak mengganggu independensi Bank Indonesia maupun stabilitas sektor keuangan.
Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menambahkan bahwa ekonomi Indonesia memang memiliki skala besar dan potensi kuat.
Namun, tanpa institusi yang kokoh dan tata kelola yang baik, risiko volatilitas pasar bisa meningkat.
“Ekonomi kita besar, tapi institusi yang kuat adalah penopang utama. Tanpa itu, risiko volatilitas pasar bisa meningkat, dan kepercayaan investor bisa terkikis,” tegasnya.
DPR juga mengingatkan bahwa kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) mengalami penurunan.
Baca Juga: Puasa di Era Digital, Tantangan Bermedia Sosial saat Ramadan
Jika kepercayaan investor terus melemah, biaya utang negara berpotensi meningkat, sehingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam narasi yang disampaikan kepada publik, DPR menegaskan bahwa yang perlu dibenahi bukanlah fondasi ekonomi, melainkan tata kelola pemerintahan.
Transparansi, konsistensi kebijakan, dan komunikasi yang terukur dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan pasar.
Parlemen berharap pemerintah segera merespons peringatan ini dengan langkah konkret dan terukur.
Pasalnya, stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan, tetapi juga oleh persepsi dan keyakinan investor terhadap arah kebijakan negara.
Dengan kartu kuning yang telah diberikan, DPR menegaskan bahwa sinyal dari Moody’s harus dibaca sebagai alarm dini.
Jika tidak segera direspons, risiko tekanan terhadap pasar keuangan dan sektor perbankan bisa semakin nyata.***
