POJOKSATU.ID - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, melontarkan kritik tajam terkait kondisi kemiskinan di Indonesia.
Dalam rapat bersama pemerintah, Rieke mengaku heran karena angka kemiskinan nasional dinilainya masih sangat tinggi dan jauh dari kata membaik.
Berdasarkan perhitungan yang ia sampaikan, jumlah penduduk miskin di Indonesia disebut mencapai sekitar 143,98 juta hingga 147 juta jiwa.
Angka tersebut setara dengan 50,31 persen dari total penduduk Indonesia.
Fakta ini, menurut Rieke, menjadi sinyal serius bahwa kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja.
Rieke secara terbuka menyinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait data tersebut.
Ia mempertanyakan validitas dan implikasi dari angka kemiskinan yang mencapai setengah populasi.
Jika lebih dari 50 persen penduduk masuk kategori tidak mampu, Rieke mempertanyakan posisi Indonesia dalam klasifikasi negara secara global.
“Kalau 50,31 persen penduduk kita tidak mampu, maka pertanyaannya, negara kita masuk kategori apa?” ujar Rieke dalam rapat, dikutip pojoksatu.id dari merdeka.com.
Baca Juga: Warga Miskin Dicoret dari PBI BPJS, Sekda Jabar Pastikan Layanan Kesehatan Tak Boleh Terputus
Ia menilai situasi tersebut sangat memprihatinkan dan membutuhkan langkah luar biasa dari pemerintah pusat.
Selain menyoroti data kemiskinan, Rieke juga menyinggung persoalan penggunaan anggaran daerah.
Ia mengaku heran karena masih banyak pemerintah daerah yang menggunakan APBD untuk membayar iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Padahal, menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran melalui APBN untuk pembiayaan BPJS Kesehatan.
Menurut Rieke, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat, bahkan menyangkut nyawa.
Baca Juga: TPG Triwulan 3 dan 4 Masih Jadi PR, Ini Alasan Banyak Guru Baru Berpeluang Menerimanya di Maret 2026
Ia mendorong agar peserta PBI yang sempat dinonaktifkan segera diaktifkan kembali.
Ia memaparkan bahwa kebutuhan anggaran untuk reaktivasi tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan APBN.
Rieke menyebut, dari sekitar 120.472 peserta yang perlu diaktifkan kembali, dengan estimasi iuran Rp42 ribu per bulan selama tiga bulan, total anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar Rp15,17 miliar.
Baca Juga: Engga Mau Kalah! Heboh Bulog Juga Kepengen Punya Gudang Beras Sendiri di Kampung Haji Arab!
Angka tersebut, menurutnya, sangat kecil dan seharusnya bisa segera direalisasikan karena dana APBN adalah uang rakyat.
Tak hanya itu, Rieke juga menekankan pentingnya pembenahan sistem pendataan nasional.
Ia menilai akar persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial berasal dari data yang tidak terintegrasi.
Baca Juga: Layanan dan Produk dari Shop and Bike Flagship Store
Ia mendorong agar pendataan dimulai dari tingkat desa dan kelurahan, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Rieke berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memastikan agar anggaran negara benar-benar turun hingga ke desa dengan basis data yang akurat.
Menurutnya, anggaran akan tepat sasaran jika data dasar negara dibenahi secara serius dan terintegrasi dari level paling bawah.
