POJOKSATU.ID – Masalah klasik ketidaktepatan sasaran bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan tajam.
Dalam acara Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Sidoarjo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara blak-blakan mengakui.
Bahwa data di lapangan masih jauh dari kata sempurna dan penuh dengan ketidaktepatan yang harus segera dibenahi.
Gus Ipul tidak ragu menggunakan istilah "jihad" untuk menggambarkan betapa beratnya perjuangan memperbaiki data kemiskinan saat ini.
Baca Juga: Gus Ipul Dorong Pemutakhiran DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi di Dearah ini!
Ia mengakui bahwa selama ini masih banyak ditemukan ketidaksinkronan data yang mengakibatkan warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh program pembangunan.
Kekecewaan ini didasari pada kenyataan bahwa data yang salah bukan sekadar angka, melainkan penghambat utama dalam memberikan jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Gus Ipul menegaskan bahwa pembenahan data adalah pekerjaan rumah (PR) raksasa yang menuntut konsistensi tinggi karena dampaknya yang sangat strategis bagi kebijakan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos memaparkan fakta mengejutkan mengenai tingkat kesalahan data.
Baca Juga: Jangan Mau Diusir! Pasien BPJS PBI JK yang Dicoret Ternyata Masih Punya Hak Berobat 1 Bulan!
Ia mencontohkan proses digitalisasi bansos di Banyuwangi, di mana pada awalnya tingkat kesalahan data mencapai angka yang mencengangkan, yakni 77 persen.
Meskipun saat ini angka tersebut berhasil ditekan hingga ke level 28 persen melalui intervensi DTSEN.
Target ambisius tetap dicanangkan untuk menurunkan tingkat kesalahan hingga di bawah 5 persen.
Angka-angka ini menjadi bukti nyata betapa rapuhnya basis data yang selama ini digunakan jika tidak dipantau secara ketat.
Menteri Sosial menunjuk langsung bahwa kunci keberhasilan atau kegagalan data ini ada di tangan operator desa serta peran RT dan RW.
Mereka dianggap sebagai ujung tombak sekaligus pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses input data setelah musyawarah desa dilakukan.
Gus Ipul mendesak agar Bupati dan pemerintah daerah tidak main-main dalam melatih para operator desa ini.
Tanpa peningkatan kapasitas SDM di tingkat paling bawah, upaya menghadirkan data yang akurat hanya akan menjadi slogan semata.
DTSEN yang kini mencakup 289 juta jiwa diharapkan tidak lagi menjadi sekadar tumpukan angka, melainkan alat yang benar-benar tajam untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.***
