POJOKSATU.ID - Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Dharma Pongrekun melontarkan kritik tajam terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia secara terbuka mengajak masyarakat untuk bersatu menolak dan menghentikan program tersebut karena dinilai berpotensi besar menjadi ladang penyimpangan anggaran.
Dalam pernyataannya yang beredar luas di media sosial, Dharma menyebut MBG bukan solusi utama bagi persoalan bangsa, melainkan justru berisiko membebani keuangan negara.
Baca Juga: Cyrus Margono Datang, Persaingan Kiper Persija Makin Ketat
Program yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) itu, menurutnya, layak dievaluasi secara menyeluruh bahkan dibubarkan.
“Kalau ditanya kepada saya, hentikan. Jangan buang-buang uang negara. Di situ terjadi manipulasi pendataan penggunaan anggaran,” ujar Dharma dalam cuplikan video akun X @kenhans03, dikutip pojoksatu.id dari instagram @kisah.kamu.dan.saya (7/10/2025).
Mantan calon Gubernur DKI Jakarta tersebut secara gamblang menyebut bahwa pihak yang paling diuntungkan dari program MBG bukanlah masyarakat, melainkan oknum yang memanfaatkan proyek besar negara.
Baca Juga: Polemik Teras Cihampelas Berlanjut, Wali Kota Bandung Sebut Gagal Jadi Pusat UMKM dan Rawan Keamanan
Ketika ditanya siapa yang diuntungkan, ia menjawab singkat, “Yang korupsi.”
Dharma menilai, program MBG seolah dipaksakan agar perputaran uang tetap berjalan melalui proyek negara.
Ia menilai pola seperti ini kerap terjadi, di mana anggaran hanya bisa dicairkan jika ada program besar yang dijalankan, tanpa mempertimbangkan efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat.
Baca Juga: Hadiri Milad Al Azhar ke-37, Bupati Bandung Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter Sejak Dini
“Program ini harus ada supaya uang bisa keluar. Karena alasan uang keluar hanya boleh kalau ada program,” ucapnya.
Lebih jauh, Dharma juga menolak anggapan bahwa MBG mampu mengentaskan kemiskinan atau menurunkan angka stunting.
Menurutnya, akar persoalan bangsa bukan terletak pada kurangnya makanan gratis, melainkan pada sistem yang belum mampu mengatasi kemiskinan secara mendasar.
Ia berpandangan, jika kemiskinan berhasil diselesaikan, maka masyarakat dengan sendirinya mampu memilih dan memenuhi kebutuhan gizi tanpa bergantung pada program negara.
Oleh karena itu, ia menilai MBG justru menunjukkan cara berpikir yang keliru dalam menyelesaikan masalah nasional.
Baca Juga: Sopir Inara Rusli Bantah Punya Niat Jahat Ambil CCTV, Berawal dari Suara 'Aneh' di Lantai 3
“Program ini berangkat dari asumsi bahwa Indonesia miskin. Padahal yang harus diselesaikan adalah kemiskinannya, bukan sekadar memberi makan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dharma kembali menegaskan sikap pribadinya yang menolak keberlanjutan MBG.
Ia bahkan menyarankan agar program tersebut dihentikan segera tanpa menunda waktu.
Baca Juga: Wali Kota Bandung Sambut Program Gentengisasi Prabowo, Sejalan dengan Perda Larangan Asbes
“Kalau saya pribadi ditanya, hentikan hari ini juga. Berhentikan,” pungkasnya.
Pernyataan ini pun memantik reaksi publik dan membuka ruang perdebatan luas terkait efektivitas, transparansi, serta arah kebijakan program sosial berskala besar di Indonesia.***
