POJOKSATU.id - Pemeriksaan terhadap eks Menteri BUMN Rini Soemarno menyita perhatian publik.

Setelah KPK memanggilnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alasindo Energy (IAE).

Kasus yang sudah menetapkan empat tersangka ini kembali memanas.

Baca Juga: Belum Juga Kerja Jadi Hakim MK, Adies Kadir Udah Dilaporin Aja Oleh Para Guru Besar!

Hal ini karena untuk pertama kalinya penyidik menyoroti kebijakan level menteri yang disebut berkaitan dengan proyek tersebut.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rini pada Jumat 6/2/2026 di Gedung Merah Putih.

Agenda itu menjadi sorotan karena penyidik mulai menelusuri kembali keputusan strategis saat holdingisasi migas dilakukan oleh Kementerian BUMN pada periode 2014 hingga 2019.

Baca Juga: Jakarta Malang

Langkah tersebut dinilai penting untuk melihat apakah kebijakan yang diambil pada masa itu turut membuka ruang terjadinya penyimpangan.

“Hari ini KPK melakukan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip Pojoksatu.id dari Jawapos 6/2/2026.

Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Rini atau RMS dilakukan untuk menggali pengetahuan saksi terkait kebijakan besar yang sedang ditelusuri penyidik.

Baca Juga: Belum Juga Kerja Jadi Hakim MK, Adies Kadir Udah Dilaporin Aja Oleh Para Guru Besar!

“Dalam pemeriksaan hari ini, saksi RMS dimintai keterangan terkait holding-isasi BUMN migas dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN periode 27 Oktober 2014–20 Oktober 2019,” ujarnya, dikutip Pojoksatu.id dari Antaranews 

Penelusuran KPK menegaskan bahwa penyidik tak hanya fokus pada pihak yang terlibat langsung dalam transaksi gas.

Tetapi juga ingin memastikan apakah ada keputusan tata kelola yang tidak sesuai aturan sejak awal kerja sama dirancang.

Empat orang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk mantan petinggi PGN dan pihak swasta.

Meski status Rini hanya sebagai saksi, pemeriksaan ini dipandang penting karena bisa membuka fakta baru mengenai bagaimana proyek gas bernilai besar itu berjalan.***