POJOKSATU.id – Suasana Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, mendadak mendidih.
Ketika Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para mantan petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Tanpa basa-basi, Prabowo menegaskan bahwa sejumlah pimpinan BUMN masa lalu harus bersiap menghadapi proses hukum terkait pengelolaan aset negara.
Prabowo mengungkap fakta mencengangkan mengenai struktur BUMN di masa sebelumnya yang terpecah dalam jumlah sangat besar.
Ia menilai kondisi itu tidak masuk akal dan membuka ruang tata kelola yang buruk.
"Tadinya (BUMN) terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan?"
Baca Juga: OSN 2026 Resmi Digelar, Ini Syarat, Jadwal Lengkap, dan Cara Daftar untuk SD dan SMP
"Ini akal-akalan, saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab, jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan,"
Tegas Prabowo, dikutip pojoksatu.id dari cnnindonesia 2/2/2026.
Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah strategis melalui pembentukan dana sovereign wealth fund bernama Danantara.
Seluruh aset negara yang sebelumnya tersebar kini dikonsolidasikan dalam satu manajemen.
"Kita telah bentuk dana sovereign wealth fund, saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen,"
"satu pengelolaan yang nilainya adalah US$1 triliun, lengkapnya adalah US$1.040 miliar asset under management," kata Prabowo, dikutip kompas 2/2/2026
Pernyataan tersebut sontak memicu sorotan publik. Ancaman Prabowo dinilai sebagai sinyal dimulainya era baru penegakan hukum serta pembersihan tata kelola BUMN.
Publik pun menunggu langkah Kejaksaan Agung setelah pernyataan keras ini disampaikan secara terbuka.***
