POJOKSATU.id - Isu tentang wacana menempatkan Kepolisian Republik Indonesia di bawah kementerian kembali menghangat dan memicu perdebatan publik.

Di tengah riuhnya spekulasi tersebut, Habiburokhman tampil dengan pernyataan tegas yang langsung menyita perhatian.

Ia menyebut narasi itu bukan hanya salah kaprah, tetapi diduga sebagai upaya yang dapat melemahkan posisi Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang komando tertinggi Polri.

Baca Juga: Batas Waktu 1–15 Februari Jadi Penentu TPG Cair atau Tidak, Ini Checklist Update Dapodik yang Wajib Dibereskan Guru agar SKTP Tidak Terbit Telat

“Bisa jadi narasi Polri di bawah kementerian merupakan narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu dikutip pojoksatu.id dari detik 1/2/2026.

Menurutnya, perubahan struktur itu justru akan memperpanjang rantai komando dan mengurangi efektivitas kepemimpinan presiden dalam menjalankan kendali atas aparat keamanan.

“Kalau Polri tidak dikendalikan langsung oleh Presiden, maka kekuasaan Presiden menjadi berkurang signifikan dan rantai komando menjadi jauh lebih panjang. Akan lebih sulit bagi Presiden Prabowo menyampaikan arah kebijakan kepolisian,” ucapnya.

Baca Juga: Anggaran Daerah Jadi Penentu, Nasib PPPK Paruh Waktu di Bojonegoro Ditentukan APBD

Habiburokhman juga menegaskan bahwa narasi tersebut bertentangan dengan sejarah reformasi dan kerangka hukum yang berlaku.

Ia menyebut wacana itu tidak tepat dan keluar dari konteks pembaruan institusi keamanan pascareformasi.

“Dikatakan ahistoris karena justru posisi Polri di bawah Presiden seperti saat ini merupakan komitmen reformasi yang secara persis tertuang di Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000."

Baca Juga: Batas Waktu 1–15 Februari Jadi Penentu TPG Cair atau Tidak, Ini Checklist Update Dapodik yang Wajib Dibereskan Guru agar SKTP Tidak Terbit Telat

"Hal ini merupakan hasil rumusan para pemimpin kita di awal era reformasi sebagai bentuk koreksi terhadap praktik di masa sebelumnya di mana Polri berstatus sekedar aparatus represif kekuasaan,” kata dia, dikutip pojoksatu.id dari ipol.id

Pernyataan ini sontak memicu reaksi luas, terutama karena mengangkat kembali perdebatan klasik tentang posisi Polri dalam struktur negara.

Pengamat menilai isu tersebut memang sensitif dan mudah memicu kegaduhan politik, terlebih ketika menyangkut stabilitas komando di era pemerintahan baru.

Dengan sorotan publik yang terus meningkat, pernyataan Habiburokhman diprediksi menjadi pemicu diskusi lanjutan di parlemen dan ruang publik.

Isu ini kemungkinan masih akan panjang mengingat pentingnya posisi Polri dalam menjaga keamanan nasional.***