POJOKSATU.id, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto meminta masukan atau pendapat dari mantan Ketua KPK Abraham Samad mengenai reformasi kepolisian dan pemberantasan korupsi.

Samad diundang dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua KPK. Dan dalam pertemuan itu ada sekitar 7 orang tokoh yang diundang presiden.

Sementara Presiden Prabowo didampingi Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Mayjen (Purn) Zacky Makarim.

Pertemuan tersebut pada Jumat (30/1) sore hingga malam di rumah pribadi Prabowo di Kertanegara 4 Jakarta Selatan.

Baca Juga: Tujuh Tokoh Nasional Bertemu Prabowo di Kertanegara 4, Mensesneg Ungkap Mereka Bukan Oposisi

Prabowo disebut menyampaikan sejumlah program pemerintah hingga hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Menurut Samad, Prabowo lebih banyak santai dan sambil bercanda. Presentasinya juga cukup lama tentang program penyelamatan sumber daya alam, program-program pemerintah, dan hasil forum ekonomi di Davos, Swiss.

Para tamu yang diundang juga menyampaikan idenya kepada Prabowo. Samad diminta pandangan tentang bagaimana meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia.

Samad dalam diskusi itu mengatakan harus membuat roadmap pemberantasan korupsi yang lebih efektif, agar bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi.

Kepada Prabowo, Samad menyampaikan pemberantasan korupsi selama ini tidak menyentuh akar permasalahannya, jadi harus menyentuh akar permasalahannya agar supaya efektif.

Baca Juga: Presiden Prabowo Bertemu Tujuh Tokoh Oposisi Nasional, Termasuk Abraham Samad dan Said Didu

Yang kedua Samad menyebutkan, indeks persepsi korupsi, maka ada 4 hal yang harus diperhatikan kalau merujuk United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Empat hal yang harus diperhatikan menurut UNCAC, kata Samad, adalah foreign bribery (penyuapan pejabat negeri asing), trading influence (perdagangan pengaruh), elite enrichment (peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara), dan commercial bribery (suap sektor swasta).

Lalu, Samad mempermasalahkan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang memecat 57 orang pegawai KPK.

Samad menilai TWK menjadi rekayasa pimpinan KPK sebelumnya untuk menyingkirkan 57 orang yang sesungguhnya berintegritas di KPK.

Kemudian, Samad juga diminta tanggapan tentang reformasi kepolisian, dan seluruh tamu diminta tanggapannya tentang reformasi kepolisian.

“Para tokoh sepakat bahwa reformasi kepolisian itu menjadi sebuah keharusan,” kata Samad kepada wartawan, Minggu (1/2).

Selain itu, penyelamatan SDA juga dibahas karena ada Satgas PKH sudah dibentuk. Samad mengatakan upaya penyelamatan SDA pernah dilakukannya saat jadi pimpinan KPK, namun ketika itu belum dibentuk satgas

"Jadi sebenarnya ini sudah pernah ada. Oleh karena itu, saya bilang fokus utama pemberantasan korupsi juga bisa diarahkan kepada penyelamatan sumber daya alam, saya bilang. Kalau kita ingin revenue kita bagus, kalau kita ingin pendapatan negara kita bagus, selamatkan sumber daya alam kita," kata Abraham Samad.***