POJOKSATU.ID - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengusulkan skema pendanaan baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak sepenuhnya membebani anggaran pendidikan.
Menurutnya, pendanaan program strategis nasional tersebut sebaiknya berasal dari kolaborasi lintas sektor, termasuk anggaran kesehatan dan bantuan sosial.
Pernyataan itu disampaikan Lalu Hadrian sebagai respons atas gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Kakek Penjual Es Gabus Citayam Minta Mobil Setelah Dapat Motor, Ucapannya Jadi Sorotan Publik
Gugatan tersebut meminta agar anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak digunakan untuk membiayai program MBG.
Lalu menilai, kekhawatiran publik terhadap penggunaan anggaran pendidikan perlu dijawab dengan pendekatan yang lebih komprehensif.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan dan efektivitas program MBG tidak boleh hanya bertumpu pada satu sumber anggaran saja.
Baca Juga: Balas Pernyataan Jokowi, Kaesang Pangarep Siap Peras Semua Darah demi Menangkan PSI di Pemilu 2029
“Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas semua program, kami berpendapat bahwa pendanaan MBG sebaiknya bersumber dari kolaborasi anggaran yang lebih tepat, bukan hanya mengambil dari anggaran pendidikan,” ujar Lalu Hadrian, dikutip pojoksatu.id dari instagram @indonesian.core (1/2/2026).
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis memiliki irisan langsung dengan sektor kesehatan dan perlindungan sosial.
Oleh karena itu, anggaran dari kedua sektor tersebut dinilai relevan untuk dilibatkan dalam pembiayaan program MBG.
Lalu mengusulkan agar sebagian pendanaan MBG dapat dialokasikan dari anggaran kesehatan, mengingat tujuan utama program ini adalah meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.
Selain itu, anggaran bantuan sosial juga dinilai dapat berkontribusi, karena MBG menyasar kelompok rentan yang membutuhkan intervensi negara.
Ia menekankan bahwa pendekatan kolaboratif ini justru akan membuat program MBG lebih kuat secara kelembagaan.
Dengan melibatkan beberapa kementerian dan sektor, risiko ketergantungan pada satu pos anggaran bisa diminimalkan.
“Kalau kita bicara makan bergizi, ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga kesehatan dan kesejahteraan sosial. Jadi wajar jika pendanaannya berasal dari kolaborasi lintas sektor,” kata Lalu.
Baca Juga: Presiden Prabowo Bertemu Tujuh Tokoh Oposisi Nasional, Termasuk Abraham Samad dan Said Didu
Di sisi lain, Lalu memahami adanya kekhawatiran bahwa penggunaan anggaran pendidikan dapat mengganggu pemenuhan amanat konstitusi terkait alokasi minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.
Karena itu, ia menilai opsi kolaborasi anggaran sebagai solusi yang lebih adil dan rasional.
Usulan ini juga diharapkan dapat menjawab polemik yang berkembang di tengah masyarakat, sekaligus menjadi bahan pertimbangan MK dalam menilai gugatan yang diajukan.
Baca Juga: Dishub Kota Bandung Siapkan Rekayasa Lalu Lintas, Proyek Jalur BRT Masuk Tahap Fisik
Lalu menegaskan bahwa DPR terbuka untuk melakukan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah terkait skema pendanaan MBG.
Menurutnya, tujuan utama yang harus dijaga adalah agar program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan sektor lain yang sama-sama penting.
Dengan perencanaan anggaran yang matang, ia optimistis MBG bisa menjadi program berkelanjutan yang berdampak nyata bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.***
