POJOKSATU.id - Publik tanah air mendadak heboh setelah pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional yang disebut-sebut sebagai oposisi.
Pertemuan berlangsung pada Jumat malam dan baru tercium publik setelah Sjafrie menyampaikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia di Cibodas, Bogor.
“Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh-tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi,”
Baca Juga: LPG Dibatasi, Apakah Kompor Induksi dan Biogas Bakal Jadi 'Pahlawan' Baru?
kata Sjafrie dikutip pojoksatu.id dari Antara, Sabtu 31/1/2026.
Namun, hingga saat ini pemerintah tidak memberikan keterangan siapa saja tokoh yang hadir maupun lokasi rinci pertemuan tersebut.
Minimnya informasi justru memicu spekulasi liar di publik, terutama karena tema yang diangkat disebut menyangkut persoalan krusial negara.
Baca Juga: BESOK CAIR! Segini Gaji PNS Februari 2026, Golongan Tertinggi Tembus Rp 6,3 Juta
Sjafrie menyebut salah satu pokok bahasan adalah soal kebocoran anggaran yang sangat besar.
“Bahkan laporan menunjukkan kurang lebih Rp 5.777 triliun dari bank Himbara yang disalurkan ke korporasi. Padahal APBN kita hanya sekitar Rp 300 sekian triliun. Kemana kebocoran itu?” ujarnya.
Ia menambahkan, kemungkinan oknum pemerintah ikut berperan dalam kerugian tersebut.
Baca Juga: BESOK CAIR! Segini Gaji PNS Februari 2026, Golongan Tertinggi Tembus Rp 6,3 Juta
Tak berhenti di situ, Sjafrie mengungkap bahwa para tokoh yang hadir justru menyampaikan bahwa mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai oposisi.
“Yang pasti, tokoh-tokoh itu menyatakan tidak ada oposisi. Ini soal komunikasi yang sudah terjalin,” katanya.
Ia menegaskan bahwa para tokoh menginginkan kedaulatan rakyat kembali menjadi fokus utama.
Pernyataan ini kian memanaskan suasana politik Tanah Air.
Di tengah belum adanya konfirmasi resmi dari Istana, publik terus menebak-nebak siapa tokoh misterius yang hadir dan apa agenda politik besar yang tengah dirancang pemerintah.***
