POJOKSATU.id – Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengenai prioritas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai lebih mendesak dibanding penciptaan lapangan kerja memicu perdebatan publik.
Tak hanya komentarnya yang menjadi perbincangan, tetapi juga harta kekayaan sang menteri mendadak ikut disorot warganet.
Di tengah ramai kritik dan dukungan, sejumlah media kredibel mulai menelusuri catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang pernah dilaporkan Rachmat.
Baca Juga: Dukung Astacita Presiden Prabowo, Bupati Karawang Ikut Penanaman Jagung Pipil di Cikampek
Berdasarkan laporan yang dikutip oleh Telisik dan beberapa media nasional, total harta kekayaan Rachmat Pambudy tercatat mencapai sekitar Rp 12,02 miliar.
Angka tersebut terdiri dari berbagai aset, mulai dari tanah dan bangunan, kendaraan, aset bergerak, hingga kas dan setara kas.
Jika dibandingkan dengan menteri lain dalam Kabinet Merah Putih, Rachmat bukan termasuk jajaran terkaya.
Baca Juga: Kades Tamansari Karawang Gagal Tegas Lindungi Warga dari Ancaman Tambang Karst
Dalam daftar harta kekayaan pejabat kabinet yang dipublikasikan beberapa media ternyata nilai kekayaannya berada di kategori menengah.
Jauh di bawah beberapa menteri yang hartanya menembus ratusan miliar.
Namun publik tetap menaruh perhatian karena ucapannya menyentuh isu yang sangat sensitif bagi masyarakat kebutuhan dasar versus kesempatan kerja.
Baca Juga: Dukung Astacita Presiden Prabowo, Bupati Karawang Ikut Penanaman Jagung Pipil di Cikampek
Sorotan terhadap harta kekayaan pejabat sebenarnya bukan hal baru.
Setiap kali muncul pernyataan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, warganet cenderung membandingkan pandangan pejabat dengan latar belakang ekonomi pribadi mereka.
Banyak yang penasaran, apakah nilai kekayaannya menggambarkan kondisi atau pandangan yang memengaruhi kebijakan yang ia sampaikan.
Meski begitu, data LHKPN merupakan catatan resmi yang bertujuan memastikan transparansi pejabat negara.
Nilai tersebut mencerminkan laporan aset yang wajib disampaikan kepada KPK, bukan angka spekulatif.
Baca Juga: Dukung Astacita Presiden Prabowo, Bupati Karawang Ikut Penanaman Jagung Pipil di Cikampek
Dalam konteks ini, harta Rachmat hanya menjadi bagian dari dinamika opini publik yang menguat setelah komentarnya viral.
Hingga kini, Rachmat belum memberikan tanggapan khusus mengenai sorotan terhadap kekayaannya.
Namun perdebatan terkait MBG dan prioritas pembangunan diperkirakan masih akan terus berlangsung.
Baca Juga: Dua Kakak Presiden Prabowo Tinjau Fasilitas dan Bakat Siswa di SRMA 10 Jakarta
Seiring publik menilai secara lebih kritis sosok-sosok yang berada di lingkaran pemerintahan.***
