POJOKSATU.id, BANDUNG— Dua opsi disiapkan pemerintah pusat bagi warga terdampak bencana longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat, Jabar.
Kepala Badan Nasional Penangggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebutkan pihaknya telah menyiapkan dua opsi yakni pembangunan hunian sementara (huntara) atau penempatan warga di rumah kerabatnya.
"Sebagaimana yang telah diterapkan pada penanganan bencana di daerah lain, termasuk yang saat ini masih berlangsung di Sumatera," katanya, Minggu (25/1).
Lebih lanjut dia mengatakan, terkait relokasi warga akan dilakukan secara terpusat atau mandiri.
Baca Juga: Tinjau Longsor Pasirlangu, Bima Arya Dorong Percepatan Evakuasi dan Hunian Warga
Oleh karena itu, pihaknya telah menginstruksikan Pemkab Bandung Barat untuk mencari lahan yang tepat bagi warga terdampak bencana.
"Pemerintah daerah bertugas mencari lahan yang benar-benar aman,” katanya.
Menurut Suharyanto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara khusus menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penentuan lokasi relokasi guna menghindari risiko bencana di kemudian hari.
Ia menegaskan, terkait lahan relokasi pihaknya akan menggandeng Badan Geologi dan Pusat Mitigasi Bencana Geologi untuk melakukan kajian dan menentukan titik-titik wilayah yang masih aman untuk dihuni.
Baca Juga: Pencarian Korban Longsor Pasirlangu Dihentikan Sementara, SAR Utamakan Keselamatan
"Tidak hanya warga yang terdampak langsung oleh longsor, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan meskipun belum terkena longsor juga akan ditindaklanjuti,” jelasnya.
“Apabila wilayah tersebut dinilai berpotensi tinggi mengalami bencana, maka relokasi akan dilakukan sebagai langkah pencegahan," katanya lagi.
Dia menjelaskan juga penanganan dilakukan secara menyeluruh mulai pencarian korban tertimbun, memenuhi kebutuhan logistik pengungsi, pemulihan psikis hingga penanganan pasca bencana.
"Pemerintah pusat melalui BNPB memastikan seluruh masyarakat terdampak, baik korban langsung maupun warga yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, tempat tinggal, dan mata pencaharian, akan ditangani secara menyeluruh," katanya.***
