POJOKSATU.id - Suasana Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI mendadak memanas ketika anggota DPR dari Fraksi PAN, Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu.
Melontarkan sorotan tajam soal melonjaknya jumlah personel TNI dan Polri yang dilibatkan sebagai petugas haji tahun 2026.
Kenaikan drastis ini membuat publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dalam pengelolaan ibadah haji tahun depan?.
Baca Juga: Bupati Bandung Sapa Warga Pelosok Lewat Program Bunga Desa 2026
Dalam raker bersama Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu 21 Januari 2026.
Pasha meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka alasan di balik penambahan besar-besaran tersebut.
Dengan nada serius, ia mempertanyakan transparansi data dan fungsi aparat berseragam itu di lapangan.
Baca Juga: Seleksi PTN Makin Kompleks! Guru Perlu Memahami Posisi TKA agar Tidak Salah Arah Membimbing
“Ini sebenarnya sudah sampai di mana, soal petugas haji melibatkan kawan-kawan TNI Polri, jumlahnya berapa dan sebenarnya spesifikasinya di mana TNI Polri ini,”
Kata Pasha, dikutip pojoksatu.id dari RMOL.id 21/1/2026
Data yang dipaparkan Kementerian Haji dan Umrah memang mengejutkan.
Baca Juga: UMKM Berlegalitas Kena Pajak? Ini Rencana Kementerian UMKM Bersama IKPI Tahun 2026 Sudah Naik Kelas
Tahun sebelumnya hanya terdapat 75 personel TNI–Polri yang bertugas, namun untuk Haji 2026 jumlahnya melonjak menjadi 183 orang, atau naik lebih dari 100 persen.
Lonjakan ini langsung menjadi sorotan dan memicu diskusi publik tentang urgensi serta peran aparat keamanan dalam layanan haji.
Menariknya, Pasha tidak serta-merta menolak keterlibatan TNI–Polri.
Ia menegaskan dukungan jika memang keberadaan mereka dibutuhkan untuk memperkuat layanan dan perlindungan jemaah.
“Kami secara pribadi, PAN, memberikan dukungan penuh bilamana memang ada keterlibatan fungsi TNI Polri,” ujarnya.
Baca Juga: Bupati Bandung Sapa Warga Pelosok Lewat Program Bunga Desa 2026
Namun, dukungan itu disertai catatan tegas pemerintah wajib menjelaskan secara detail struktur penugasan, alasan kenaikan jumlah personel, hingga fungsi spesifik aparat di lokasi haji.
Menurut Pasha, tanpa penjelasan menyeluruh, lonjakan ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Situasi ini membuat isu penambahan TNI–Polri dalam penyelenggaraan haji langsung viral, terutama karena menyangkut layanan terhadap jutaan jemaah Indonesia.
Baca Juga: Bupati Bandung Sapa Warga Pelosok Lewat Program Bunga Desa 2026
Publik kini menunggu bagaimana pemerintah merinci alasan strategis di balik kebijakan ini.
Murni peningkatan layanan, kebutuhan keamanan, atau ada pertimbangan lain yang belum dibuka ke publik.***
