POJOKSATU.id - Publik Indonesia masih diramaikan mengenai RUU Pilkada yang diisukan akan dipilih oleh DPR.
Puan Maharani Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pun memberikan bocoran nya soal Pilkada tersebut.
Puan Maharani dalam pers konferens yang dilakukan di Gedung DPR dalam Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2025-2026.
Ia mengatakan bahwa hingga saat ini masih belum ada pembahasan mengenai revisi UU Pilkada tersebut.
"Revisi Undang-Undang Pemilu belum dibahas, ini baru pembukaan masa sidang. Jadi kita lihat dulu situasi sesudah pembukaan ini," tegasnya dikutip pojoksatu.id dari bisnis.com 13/1/2026.
Hingga saat ini ia mengatakan masih belum akan membahas RUU tersebut karena saat ini baru melakukan pembukaan sidang.
Tak hanya itu ia justu menekankan bahwa pilkada masih lama untuk digelar.
Baca Juga: Demo Harus Izin Aparat, 13 Mahasiswa Gugat Pasal KUHP ke MK: Kebebasan Berpendapat Terancam
Malah menurutnya pemilihan yang akan lebih dulu terjadi adalah pemilihan legislatif serta Pilpres atau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
"Pileg dan Pilpres-nya aja belum, gitu," kata Puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa. dikutip pojokasatu.id dari antaranews 13/1/2026.
Jadi bisa dilihat dalam waktu dekat masih belum ada pembahasan dari revisi undang-undang yang membuat Pilkada dipilih secara langsung oleh DPRD.
Meski begitu Puan juga mengatakan akan terus terbuka terhadap publik dan antar partai menyoali masalah RUU Pilkada tersebut.
"Kita akan selalu membuka Komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi. Kita selalu terbuka dan selalu berkomunikasi. Jadi enggak pernah ada komunikasi yang tertutup,"
Terlihat Puan akan terus memberikan informasi secara terbuka agar publik terus bisa mengawal isu ini hingga final.
Diketahui juga sudah ada beberapa partai yang mendukung hingga ada 6 partai yang mendukung dari 8 partai.
Partai PDIP dan PKS tegas masih menolak isu kajian tersebut.
Tak hanya partai masyarakat pun menolak pilkada yang dipilih oleh DPRD.
Hal ini disampaikan oleh Survey LSI Denny JA, Yang mengatakan 66% Masyarakat Indonesia menolak Pilkada dipilih DPRD.***
