POJOKSATU.id - Sidak mendadak yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen ke gudang bantuan bencana milik BPBD dan Dinas Sosial mendadak viral.
Para anggota dewan dibuat terkejut sekaligus geram setelah mendapati ratusan ton bantuan yang seharusnya sudah disalurkan bagi korban banjir dan longsor justru masih menggunung di gudang.
Sidak yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, menemukan fakta kontradiktif di lapangan.
Baca Juga: Nasib PPPK di Ujung Tanduk! Kontrak Kerja Bisa Diputus Lagi, Solusinya Cuma Dua
Ketika warga di berbagai kecamatan masih mengeluhkan minimnya bantuan, gudang BPBD terlihat penuh sesak oleh logistik yang belum didistribusikan.
Tumpukan karung beras, mie instan, air mineral, matras, selimut hingga alat kebersihan tersusun rapi dan seolah belum pernah tersentuh.
Surya Dharma menegaskan bahwa temuan ini bukan sekadar dugaan, melainkan fakta yang sudah diberitakan oleh sejumlah media sebelumnya.
“Berdasarkan hasil pemberitaan di salah satu media online, benar adanya, kita menemukan masih banyak sisa bantuan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor yang masih menumpuk di dua gudang BPBD,"
"sedangkan di gudang Dinas Sosial yang berdampingan dengan gudang BPBD hanya tersisa beberapa kursi roda, tenda tanggap darurat untuk kebutuhan rumah kebakaran,"
"dan beberapa jenis barang lainnya untuk kebutuhan rutin yang disalurkan mendadak, sedangkan bantuan untuk korban bencana sudah disalurkan semuanya,”
Sebut Surya dikutip pojoksatu.id dari beritaterbit.com 13/1/2026.
Namun situasi semakin mengundang tanda tanya ketika DPRK tidak menemukan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Bireuen, Doli Mardian, di lokasi sidak.
Surya menyebut bahwa pejabat tersebut tidak dapat ditemui langsung di gudang.
“Sedangkan saat sidak di gudang BPBD, tidak ada Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD di tempat, saat kami telepon, Kalak BPBD Doli Mardian meminta bertemu di kantor DPRK saja,” ujar Surya yang didampingi sejumlah anggota dewan lainnya.
Baca Juga: Nasib PPPK di Ujung Tanduk! Kontrak Kerja Bisa Diputus Lagi, Solusinya Cuma Dua
Ketidakhadiran pejabat kunci dalam pengelolaan bantuan ini memancing reaksi keras DPRK dan publik.
Dalam kondisi darurat, pejabat penanggung jawab seharusnya berada di titik koordinasi untuk memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan warga.
Melihat kondisi logistik yang masih menumpuk, DPRK menegaskan perlunya percepatan penyaluran bantuan.
“Kita sudah meminta Kalak BPBD untuk segera menyalurkan sisa-sisa bantuan untuk korban bencana secara merata dan sesuai dengan data yang ada,"
"melalui camat di masing-masing kecamatan yang berdampak bencana, dan kita meminta camat untuk proaktif agar tidak ada korban bencana yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah,” tegas Surya Dharma.
Sementara itu, gudang Dinas Sosial tampak lebih terkendali, meski tetap menyisakan sejumlah barang yang belum sepenuhnya tersalurkan.
Baca Juga: Nasib PPPK di Ujung Tanduk! Kontrak Kerja Bisa Diputus Lagi, Solusinya Cuma Dua
Namun perbandingan kondisi antara gudang BPBD dan Dinsos menimbulkan pertanyaan besar tentang koordinasi antarinstansi dalam penanganan bencana.
Video dan foto sidak yang memperlihatkan tumpukan bantuan kini ramai dibagikan warga di media sosial.
Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin bantuan sebanyak itu belum disalurkan, sementara warga masih berjuang memulihkan kondisi pascabanjir dan longsor.
Temuan ini menjadi sorotan publik dan membuka kembali urgensi transparansi distribusi logistik dalam penanganan bencana di daerah.***
.webp)
