POJOKSATU.id — Pemerintah sudah menggelontorkan dana jumbo ke sistem perbankan.
Angkanya tak main-main, mencapai Rp276 triliun sepanjang 2025.
Namun harapannya tak sepenuhnya terwujud.
Ekonomi nasional ternyata belum berlari sekencang yang dibayangkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui, kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan belum memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Bahkan, sebagian dana itu kini ditarik kembali untuk dibelanjakan langsung.
"Injeksi uang yang kami tempatkan di sistem perbankan tidak seoptimal seperti yang saya harapkan sebelumnya. Ekonomi seharusnya berlari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dan bank sentral, yang kini telah terselesaikan,"
ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Dana Besar, Dampak Masih Tipis
Kebijakan penempatan dana ini dimulai pada 12 September 2025 dengan injeksi awal Rp200 triliun ke lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Langkah tersebut dilanjutkan dengan tambahan Rp76 triliun pada November 2025.
Distribusinya pun cukup merata.
Baca Juga: Apakah Ini Flu Biasa atau Super Flu? Dokter Ungkap Gejala yang Bikin Pasien Tumbang!
Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp80 triliun.
BTN kebagian Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, dan Bank DKI Rp1 triliun.
Tujuannya jelas, mempercepat penyaluran kredit ke sektor riil agar ekonomi bergerak lebih agresif.
Namun realitas di lapangan berbicara lain.
Data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan per Oktober 2025 hanya mencapai 7,36 persen secara tahunan.
Angka itu naik tipis menjadi 7,74 persen pada November 2025, masih jauh dari target pemerintah di kisaran 8–11 persen.
Masalah Sinkronisasi Kebijakan
Menurut Purbaya, persoalan utama bukan pada besarnya dana, melainkan pada koordinasi kebijakan.
Baca Juga: 62 Kasus Super Flu Terdeteksi! Wabah Misterius Ini Sudah Masuk ke 8 Provinsi RI
Ketidaksinkronan antara kebijakan fiskal dan moneter membuat likuiditas yang besar belum sepenuhnya mengalir ke sektor produktif.
"Kini telah dipercepat dan dirapikan. Kami bisa lihat dalam dua minggu terakhir sudah sangat baik, seharusnya tidak ada hambatan lagi ke depan," katanya.
Sebagai langkah korektif, pemerintah memutuskan menarik kembali Rp75 triliun dari dana yang sebelumnya ditempatkan di perbankan.
Dana tersebut dialihkan untuk belanja langsung guna mendukung program pemerintah pusat dan daerah agar dampaknya bisa lebih terasa.
Tekanan pada APBN 2025
Perlambatan ekonomi selama sembilan bulan pertama 2025 turut menekan kinerja fiskal.
Hingga November 2025, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.634,43 triliun atau 74,65 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189 triliun.
Baca Juga: 62 Kasus Super Flu Terdeteksi! Wabah Misterius Ini Sudah Masuk ke 8 Provinsi RI
Angka ini tercatat turun 3,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut membuat defisit APBN 2025 diperkirakan melebar dari proyeksi awal.
Per November 2025, defisit APBN tercatat Rp560,3 triliun atau setara 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski begitu, Purbaya memastikan defisit tetap dijaga di bawah ambang batas aman 3 persen sesuai undang-undang.
Optimisme ke 2026
Dengan koordinasi kebijakan yang kini diklaim semakin solid antara pemerintah dan bank sentral, Purbaya tetap optimistis menatap tahun 2026 ini.
Ia yakin pertumbuhan ekonomi 2026 berpeluang menembus 6 persen, lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar 5,4 persen.
"Kini kami bisa berbicara dengan lebih yakin bahwa tahun depan 6 persen, dan probabilitas itu terjadi semakin terbuka lebar karena kami semakin sinkron dengan bank sentral," tegasnya.
Ke depan, pemerintah tampaknya tak hanya mengandalkan injeksi dana besar, tetapi juga menaruh fokus pada efektivitas kebijakan agar setiap rupiah benar-benar mampu menggerakkan roda ekonomi.***
