POJOKSATU.id - Nama Bahlil Lahadalia menjadi salah satu yang paling sering disorot sepanjang 2025.
Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berbagai kebijakan yang ia keluarkan memicu kontroversi besar di publik.
Mulai dari kelangkaan BBM, larangan penjualan Elpiji 3 kg, kritik pengamat energi, hingga keputusan pencabutan izin tambang di Raja Ampat.
Deretan polemik ini membuat Bahlil beberapa kali menjadi figur paling viral di media nasional.
Baca Juga: Prabowo Bertahun Baru 2026 di Garoga Batangtoru Bersama Pengungsi Korban Banjir Sumatera
Krisis BBM dan SPBU Swasta Kehabisan Stok
Kontroversi paling besar muncul ketika kebijakan Bahlil membatasi impor BBM dan mewajibkan SPBU swasta membeli pasokan dari Pertamina.
Kebijakan tersebut menyebabkan jaringan SPBU internasional seperti Shell, Vivo, dan BP mengalami kekosongan stok Ron 92 hingga 98 selama berminggu-minggu.
Baca Juga: Rangkaian Teror Menerpa Selebgram DJ Donny, Rumah Dibom Molotov Rabu Dinihari Berujung Lapor Polisi
Dampak kekurangan pasokan membuat sejumlah SPBU “banting setir” menjual kopi, snack, hingga produk non-BBM demi tetap beroperasi.
Peristiwa ini viral di media sosial, memicu kritik luas terhadap tata kelola energi.
Publik mempertanyakan kesiapan kementerian dalam mengatur distribusi BBM nasional, terlebih SPBU di kota besar mengalami antrean panjang dan penutupan sementara.
Baca Juga: 3 Manajer Investasi dengan Reksadana Pasar Saham Terbaik
Larangan Penjualan Elpiji 3 Kg dan Antrean Mengular
Awal tahun 2025, Bahlil kembali menuai sorotan setelah melarang pengecer menjual Elpiji subsidi 3 kg.
Hanya pangkalan resmi yang diperbolehkan menjual, dan pembeli harus menunjukkan identitas diri.
Baca Juga: 3 Manajer Investasi dengan Reksadana Pasar Saham Terbaik
Kebijakan ini memicu antrean panjang di berbagai kota, dari Jawa hingga Sumatera.
Beberapa media melaporkan insiden tragis seorang warga di Pamulang disebut meninggal karena kelelahan saat mengantre tabung gas.
Meski pemerintah akhirnya mencabut aturan tersebut, kritik datang dari berbagai pihak karena kebijakan dianggap terburu-buru dan tidak mempertimbangkan kesiapan lapangan.
Baca Juga: Polsek Klari Siagakan 150 Personel Amankan Malam Tahun Baru 2026
Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut Usai Protes Publik
Reuters melaporkan langkah besar Bahlil ketika pemerintah mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat pada Juni 2025.
Keputusan ini dilakukan setelah protes masyarakat dan kekhawatiran ekologis yang meningkat.
Baca Juga: Prabowo Bertahun Baru 2026 di Garoga Batangtoru Bersama Pengungsi Korban Banjir Sumatera
Walaupun banyak aktivis lingkungan memuji keputusan itu, sejumlah pelaku industri menilai pencabutan izin mengganggu iklim investasi mineral.
Kebijakan ini menjadi headline internasional, menambah daftar kontroversi yang melekat pada Bahlil selama tahun tersebut.
Survei Publik: Bahlil Termasuk Menteri dengan Penilaian Terendah
IDSIGHT melalui survei nasional yang menempatkan Bahlil sebagai salah satu menteri dengan nilai kepuasan publik terendah.
Data tersebut semakin memperkuat opini publik bahwa sejumlah kebijakan ESDM perlu dievaluasi.
2025 menjadi tahun penuh badai bagi Bahlil.
Baca Juga: Prabowo Bertahun Baru 2026 di Garoga Batangtoru Bersama Pengungsi Korban Banjir Sumatera
Beragam kebijakan yang ia keluarkan tidak hanya menuai kritik tetapi juga menggerakkan publik.
Serta menghasilkan perdebatan nasional, dan menciptakan momen-momen viral yang mewarnai dinamika pemerintahan.***
