POJOKSATU.ID - Putri Presiden ke-4 Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan (ormas).
Ia menilai praktik tersebut justru menimbulkan lebih banyak mudarat ketimbang manfaat, terutama dalam konteks persatuan dan harmoni sosial.
Pernyataan itu disampaikan Yenny Wahid saat menghadiri haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Di hadapan para tokoh agama dan masyarakat, Yenny menyoroti dampak sosial yang muncul dari pengelolaan sumber daya alam oleh ormas.
Menurut Yenny, persoalan utama yang kini tampak jelas adalah munculnya potensi perpecahan di tengah masyarakat.
Ia menilai, konflik kepentingan dan gesekan sosial menjadi konsekuensi nyata ketika tambang dikelola oleh kelompok-kelompok tertentu di luar negara.
“Sekarang sudah jelas yang di depan mata ada mudarat yang besar, yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita,” ujar Yenny Wahid, dikutip pojoksatu.id dari inilah.com (30/12/2025).
Ia menegaskan bahwa menjaga persatuan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi apa pun.
Dalam pandangannya, jika suatu kebijakan justru memicu konflik horizontal, maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Baca Juga: Tavia Run Sukses Digelar, Tandai Re-Branding The Tavia Riverside dengan Konsep Sport and Nature
Yenny Wahid juga menyatakan dukungannya terhadap pandangan mantan Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj yang sebelumnya menyarankan agar pengelolaan tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah.
Menurutnya, negara memiliki legitimasi dan instrumen yang lebih memadai untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan bertanggung jawab.
“Saya mendukung seruan K.H. Said yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah,” ungkap Yenny.
Baca Juga: Viral! Nasib Tragis Guru Nur Aini, Tolak Mutasi hingga Pemecatan dari ASN
Ia menilai, pengelolaan tambang oleh negara memungkinkan adanya pengawasan yang lebih ketat serta distribusi manfaat yang lebih merata bagi masyarakat luas.
Selain itu, negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kritik Yenny Wahid ini menambah panjang daftar suara publik yang mempertanyakan efektivitas dan dampak kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas.
Baca Juga: Tak Perlu Cemas, Pemerintah Siapkan Anggaran dan Jaminan Sosial untuk PPPK Paruh Waktu
Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut rawan menimbulkan konflik kepentingan serta berpotensi menggerus kepercayaan publik.
Di sisi lain, Yenny menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai kebijaksanaan Gus Dur sebagai rujukan dalam mengambil kebijakan strategis.
Menurutnya, almarhum selalu mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dalam setiap keputusan.
Baca Juga: Ratusan PPPK Paruh Waktu Resmi Terima SK, Bupati Bartim Soroti Etos Profesional ASN
Pernyataan Yenny Wahid di Tebuireng pun mendapat perhatian luas, mengingat isu pengelolaan tambang oleh ormas masih menjadi perdebatan hangat di tingkat nasional.
Banyak pihak kini menunggu respons pemerintah terhadap kritik tersebut, sekaligus arah kebijakan ke depan dalam pengelolaan sumber daya alam.***
