POJOKSATU.ID - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali melontarkan target ambisius terkait pemulihan infrastruktur pascabanjir dan longsor di Sumatera.
Menteri PU Dody Hanggodo mengeklaim seluruh jalan nasional dan jembatan terdampak bencana akan pulih sepenuhnya pada akhir Desember 2025.
Namun, pernyataan optimistis ini justru memantik keraguan publik di tengah kondisi lapangan yang masih jauh dari kata normal.
Baca Juga: Tak Semua Honorer Terima JHT Saat Dilantik Jadi PPPK, Ini Penyebabnya
Dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana Sumatera pada Jumat 19 Desember 2025, Dody menyebut pemulihan jalan nasional menjadi prioritas utama.
Ia mengklaim sekitar 81 persen ruas jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali fungsional.
Dari total sekitar 80 ruas jalan terdampak, sebanyak 26 ruas diklaim sudah dapat dilalui, sementara 12 ruas lainnya masih dalam tahap perbaikan.
Baca Juga: 5 Merek Tas Kulit Lokal Berkualitas Premium, Asli Indonesia!
Namun, klaim “fungsional” ini dinilai problematis. Di sejumlah daerah, jalan yang disebut telah berfungsi kembali hanya bisa dilalui kendaraan tertentu.
Warga di wilayah terdampak mengeluhkan akses yang belum sepenuhnya pulih, terutama untuk aktivitas ekonomi dan distribusi logistik.
Di Sumatera Barat, Kementerian PU menyebut dari 30 ruas jalan terdampak, 29 sudah berfungsi.
Baca Juga: Update Terbaru Korban Bencana Sumatera hingga Jumat, Meninggal 1.071 Orang, Terbanyak di Aceh
Namun satu ruas yang diklaim “sudah fungsional” justru masih menyisakan hambatan di lapangan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai standar penilaian kelayakan jalan yang digunakan pemerintah.
Masalah serupa juga terjadi pada sektor jembatan.
Dari 33 jembatan nasional yang terdampak banjir dan longsor, baru 19 jembatan yang dinyatakan beroperasi kembali atau sekitar 60 persen.
Artinya, masih ada belasan jembatan vital yang belum bisa dimanfaatkan masyarakat secara normal, meski waktu terus berjalan menuju akhir tahun.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut TNI menyiapkan 32 jembatan bailey di tiga provinsi untuk memulihkan akses masyarakat.
Namun, fakta bahwa jembatan darurat masih menjadi andalan menegaskan pemulihan permanen belum benar-benar terwujud.
Baca Juga: Pelantikan PPPK Tandai Akhir JHT Honorer, Skema Taspen Mulai Berlaku
Di Aceh, sejumlah jembatan bailey bahkan masih dalam tahap pemasangan dengan progres bervariasi, dari 60 persen hingga nyaris rampung.
Di Sumatera Utara, tiga jembatan bailey telah terpasang penuh, sementara tiga lainnya masih dikerjakan.
Kondisi ini berdampak langsung pada mobilitas warga, terutama di daerah pedesaan dan kawasan yang sempat terisolasi akibat bencana.
Baca Juga: Petani Kini Pakai Drone, Jadi Bentuk Aksi Nyata SnackVideo Lewat Desa Sejahtera 2025
Target penyelesaian akhir Desember 2025 dinilai terlalu optimistis, mengingat kompleksitas kerusakan akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera.
Bencana tidak hanya merusak badan jalan dan jembatan, tetapi juga struktur tanah, drainase, dan daerah aliran sungai yang membutuhkan penanganan jangka panjang.
Sejumlah pihak menilai pemerintah terlalu fokus pada pencapaian target administratif, alih-alih memastikan kualitas dan ketahanan infrastruktur yang diperbaiki.
Tanpa evaluasi menyeluruh dan perencanaan mitigasi yang kuat, perbaikan jalan dan jembatan dikhawatirkan hanya bersifat sementara dan berpotensi rusak kembali.
Publik kini menanti bukan sekadar janji rampung di atas kertas, melainkan bukti nyata bahwa pemulihan infrastruktur benar-benar aman dan layak dilewati.***
