POJOKSATU.ID - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya surat resmi Pemerintah Aceh yang ditujukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait permintaan bantuan penanganan bencana.
Ia menyebut informasi yang beredar tersebut merupakan bentuk kesalahpahaman dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Pernyataan itu disampaikan Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, usai menerima bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial di Banda Aceh.
Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui teks ini ==> Gerakan Anak Negeri
Di hadapan awak media, ia menegaskan bahwa tidak ada permintaan bantuan yang secara khusus dialamatkan kepada PBB sebagai lembaga internasional.
“Saya tidak tahu apa-apa. Sebenarnya itu keliru, bukan ke PBB, tapi kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem, dikutip pojoksatu.id dari Liputan6 (16/12/2025).
Mualem menilai, isu tersebut berkembang liar karena adanya kekeliruan dalam memahami tujuan dan alamat surat yang dimaksud.
Baca Juga: Atalia Gugat Cerai Ridwan Kamil, Sidang Perdana Digelar Hari Ini di Bandung
Ia memastikan Pemerintah Aceh tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di provinsi paling barat Indonesia itu.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, memberikan penjelasan lebih rinci terkait polemik tersebut.
Ia menegaskan bahwa surat yang dipersoalkan bukan ditujukan kepada PBB secara langsung, melainkan kepada lembaga internasional yang memiliki perwakilan resmi serta program aktif di Indonesia.
Menurut Muhammad MTA, surat itu dikirimkan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Kedua lembaga tersebut selama ini dikenal aktif mendukung berbagai program kemanusiaan, pembangunan, dan pemulihan pascabencana, termasuk di Aceh.
Ia menjelaskan, langkah menghubungi UNDP dan UNICEF dilakukan karena status bencana di Aceh saat ini masih berada pada level provinsi.
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Aceh membuka ruang kolaborasi dengan berbagai lembaga berpengalaman untuk memperkuat upaya penanganan darurat dan pemulihan jangka menengah.
“Ini bukan meminta intervensi internasional, tetapi bentuk koordinasi dan dukungan teknis dari lembaga yang memang sudah lama bekerja di Aceh,” jelasnya.
Pengalaman panjang Aceh dalam menghadapi bencana besar, termasuk tsunami 2004, menjadi salah satu pertimbangan penting.
Pemerintah Aceh ingin memastikan penanganan bencana berjalan efektif, terukur, dan tidak mengulang kesalahan masa lalu.
Dengan klarifikasi ini, Pemerintah Aceh berharap tidak ada lagi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Fokus utama saat ini adalah memastikan para korban bencana mendapatkan bantuan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra kemanusiaan.***
