POJOKSATU.id, JAKARTA-- Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global sekaligus menetapkan 14 Desember sebagai Hari Sejarah Nasional.

Peluncuran berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Kebudayaan RI menjadi refleksi bersama atas berbagai kegelisahan kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi dan percepatan era digital.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menegaskan, bahwa negara memiliki tanggung jawab institusional dalam merawat memori kolektif bangsa.

Baca Juga: Indonesia–Rusia Resmi Saling Akui Gelar Akademik, Lulusan S1 hingga S3 Tak Perlu Lagi Penyetaraan

"Kalau para sejarawan tidak menulis sejarahnya sendiri, kita akan kehilangan catatan tentang siapa kita. Negara harus hadir memfasilitasi," kata Fadli Zon, Senin, 15 Desember 2025.

Ia mengakui bahwa proses penulisan ulang sejarah ini tidak lepas dari polemik. Namun, perbedaan pandangan adalah bagian wajar dari demokrasi,

"Sejarah bukan alat politik dan tidak boleh disempitkan menjadi satu suara. Sejarah adalah ruang dialog,” tegasnya.

Fadli juga menyoroti pentingnya pendekatan Indonesia-sentris dalam penulisan sejarah nasional.

Baca Juga: Mulai 2026 PIP Menjangkau Siswa TK, Ini Besaran Bantuan, Cara Daftar, dan Mekanisme Pencairannya

Buku ini, lanjut Fadli, menjadi bagian dari rangkaian peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia dan diharapkan dapat menjadi rujukan masyarakat dalam memahami perjalanan bangsa.

"Ini bukan karya yang sempurna, tapi sebuah highlight perjalanan panjang Indonesia dari akar peradaban Nusantara hingga hari ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Editor Umum Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Singgih Tri Sulistiyono yang juga merupakan Ketua DPP LDII menegaskan, anggapan nasionalisme sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman merupakan pandangan yang keliru.

“Kalau kita lihat negara-negara liberal seperti Amerika Serikat atau negara-negara Eropa, mereka sangat ketat dan protektif terhadap negaranya. Ini menunjukkan bahwa negara-bangsa dan nasionalisme itu masih sangat penting,” ujar Singgih.

Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro ini juga menilai penulisan ulang sejarah nasional menjadi salah satu upaya strategis untuk merawat ingatan kolektif bangsa dan memperkuat solidaritas kebangsaan.

Sejarah, kata dia, bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan media pemersatu di tengah masyarakat yang kian terfragmentasi.

“Penulisan sejarah ini penting untuk meneguhkan kembali sejarah Indonesia sebagai memori kolektif, agar kita tetap solid sebagai bangsa dalam membangun diri, tanpa harus meninggalkan pergaulan internasional," ujarnya.

Dalam konteks penulisan sejarah, Singgih menyoroti pentingnya perspektif otonomi sejarah atau Indonesia-sentris, yang menempatkan bangsa Indonesia sejajar dalam setiap perjumpaan budaya global, bukan sekadar sebagai penerima pasif pengaruh asing.

“Sejarah bukan hanya untuk dibaca, tapi juga bisa menjadi rujukan kebijakan dan penyelesaian masalah hari ini,” ujarnya.

Sementara itu, Editor Jilid Buku Sejarah Indonesia, Cecep Eka Permana, menjelaskan bahwa penulisan buku ini melibatkan disiplin ilmu sejarah dan arkeologi, khususnya dalam jilid awal yang mengulas akar peradaban Nusantara.

"Temuan arkeologis menunjukkan bahwa wilayah Indonesia memiliki jejak peradaban manusia yang sangat tua dan penting dalam sejarah dunia," ujarnya.***