POJOKSATU.ID - Anggota DPR Aceh sekaligus Wakil Ketua Komisi I, Rusyidi Muktar, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya respons pemerintah pusat dalam menangani bencana banjir bandang yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh.
Menurutnya, skala bencana yang terjadi sudah sangat serius dan membutuhkan penanganan luar biasa, namun hingga kini belum ada langkah konkret berupa penetapan status bencana nasional.
Rusyidi mengungkapkan, sedikitnya 23 kabupaten dan kota di Aceh terdampak banjir bandang dengan tingkat kerusakan yang bervariasi.
Ribuan warga terpaksa mengungsi setelah rumah mereka rusak atau hanyut diterjang arus.
Selain itu, akses jalan di sejumlah wilayah terputus, menyebabkan distribusi bantuan tersendat dan aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh total.
“Ini bukan bencana kecil. Hampir seluruh Aceh terdampak. Warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian terhenti, dan kebutuhan dasar sangat terbatas,” ujar Rusyidi dalam pernyataannya. Dikutip pojoksatu.id dari instagram @bushcoo
Baca Juga: 971 Sekolah dan Madrasah Raih Adiwiyata 2025, Sukoharjo Muncul sebagai Basis Pendidikan Hijau
Ia menilai, belum ditetapkannya status bencana nasional berdampak besar terhadap lambatnya penanganan di lapangan.
Salah satu dampak nyata adalah tertahannya bantuan internasional yang seharusnya bisa segera masuk untuk membantu warga terdampak.
Rusyidi menyebut, sekitar 500 ton logistik bantuan dari perantau Aceh di Malaysia hingga kini belum dapat disalurkan karena belum ada izin resmi dari pemerintah pusat.
Baca Juga: PIP Termin 3 Cair Bertahap Desember 2025, Begini Cara Cek Status dan Temukan NISN dengan Nama
Menurutnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih terisolasi akibat putusnya akses transportasi.
Keterlambatan distribusi logistik berpotensi memperburuk kondisi korban bencana, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
Rusyidi menegaskan, pihaknya tidak bermaksud memicu konflik antara pemerintah daerah dan pusat.
Baca Juga: BLT Kesra 2026 Masih Tanda Tanya, Pemerintah Siapkan Mekanisme Barcode Digital?
Namun, ia meminta adanya keseriusan dan kepedulian nyata dari pemerintah pusat dalam menangani bencana di Aceh.
Ia berharap, penanganan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi dilakukan secara cepat, terukur, dan berkelanjutan.
“Aceh membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan. Penetapan status bencana nasional akan membuka ruang kerja sama internasional dan mempercepat bantuan masuk,” tegasnya.
Baca Juga: BLT Kesra Lanjut Sampai 2026? Muncul Usulan Voucher Belanja sebagai Pengganti Bantuan Tunai
Lebih lanjut, Rusyidi menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar penanganan banjir bandang berjalan efektif.
Ia juga mendorong pemerintah pusat untuk segera turun langsung melihat kondisi di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Dengan kondisi cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi, Rusyidi mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan bisa berdampak lebih luas.
Baca Juga: Film Timur Bikin Geger di 17 Kota, Debut Sutradara Iko Uwais Tuai Standing Applause
Ia berharap, pemerintah pusat segera mengambil keputusan strategis demi meringankan penderitaan masyarakat Aceh yang saat ini tengah berjuang menghadapi dampak bencana besar.***
