POJOKSATU.ID - Janji pembangunan hunian sementara dan hunian tetap kembali disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Saat mengunjungi para pengungsi korban banjir dan longsor di Takengon, Aceh Tengah, Jumat 12 Desember 2025.
Namun, pernyataan itu justru menambah keresahan warga yang sudah berhari-hari hidup dalam kondisi memprihatinkan.
Presiden memang menyebut hunian tersebut sedang “direncanakan” dan sedang “dialokasikan anggarannya”.
Tetapi lagi-lagi publik tidak mendapatkan gambaran jelas kapan janji itu benar-benar direalisasikan.
Prabowo meminta para korban bersabar, seolah masyarakat bisa menunggu begitu saja di tengah kondisi darurat.
“Butuh waktu,” kata Prabowo, sebuah pernyataan yang tak lebih dari repetisi janji pemerintah dalam setiap bencana besar.
Warga yang kehilangan rumah, keluarga, dan seluruh harta bendanya tentu tidak punya kemewahan untuk “menunggu waktu”.
Sementara mereka bertahan hidup di tenda-tenda sempit yang tidak layak.
Padahal, tuntutan para pengungsi sangat sederhana yaitu kejelasan.
Banyak warga secara terbuka menyampaikan harapan agar nama mereka masuk daftar penerima hunian.
Sebuah kebutuhan yang semakin mendesak mengingat wilayah terdampak sudah tidak mungkin dijadikan tempat tinggal.
Namun, alih-alih memberikan kepastian, pemerintah hanya menyuguhkan janji normatif yang sama dari waktu ke waktu.
Pemerintah menyebut akan menyediakan anggaran Rp 30 juta per unit hunian sementara.
Angka itu disebut cukup untuk membuat rumah tipe 36, lengkap dengan kamar, fasilitas MCK, dan ruang lain yang dianggap layak.
Namun, janji itu langsung menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin hunian yang layak dapat dibangun cepat dengan anggaran minim dan kondisi logistik yang masih amburadul?
Baca Juga: Terkait Kasus Korupsi Pemkot, Wali Kota Bandung Siap Penuhi Pemanggilan Kejari
Bahkan Kepala BNPB Suharyanto sendiri mengakui, pembangunan huntara akan dilakukan TNI dan Polri.
Sebuah indikator bahwa prosesnya kemungkinan besar bukan hanya lamban tetapi juga berisiko tidak merata.
Warga Sumatera yang sudah berminggu-minggu tidur di tenda rusak, mengantre bantuan, hingga berjuang mencari orang hilang.
Kini harus kembali menelan kenyataan pahit bahwa pemerintah tidak memberikan solusi konkret selain permintaan “sabar”.
Baca Juga: Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Pelaku SARA yang Hina Suku Sunda
Bahkan, saat Prabowo menyatakan “pemerintah akan terus bekerja sebaik-baiknya”.
Publik semakin skeptis mengingat penanganan bencana sebelumnya yang sering kali rumit, lambat, dan tidak transparan.
Sementara itu, pembangunan huntara modular yang disebut bisa cepat dikerjakan pun belum jelas kapan dimulai.
Tidak ada tenggat. Tidak ada jadwal operasional. Tidak ada penjelasan teknis. Hanya janji. Lagi dan lagi.
Di saat masyarakat berharap pemerintah memberikan kejelasan dan kecepatan.
Yang mereka dapatkan hanyalah pernyataan normatif dan kepastian bahwa proses ini akan memakan waktu lama.
Dengan jumlah korban hampir seribu orang dan ratusan ribu warga masih mengungsi, ketidakpastian ini terasa seperti pengabaian terhadap penderitaan masyarakat.
Baca Juga: Pemkab Bandung Tambah Tiga Hari Operasi Pencarian Korban Longsor Arjasari
Janji hunian sementara mungkin terdengar meyakinkan, tetapi bagi para pengungsi.
Yang mereka lihat hari ini hanyalah tenda, hujan, dan ketidakjelasan.
Pemerintah kembali meminta sabar, padahal masyarakat sudah kehabisan ruang untuk menunggu.***
