POJOKSATU.ID - Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geothermal di kawasan Gunung Gede Pangrango kembali menuai penolakan.
Warga Cianjur, Jawa Barat, bersuara lantang usai melihat rentetan bencana yang terjadi di Pulau Sumatera.
Mereka khawatir proyek berskala besar itu akan mengancam kelestarian alam sekaligus menimbulkan risiko bencana yang bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar.
Baca Juga: Kekayaan Wakil Wali Kota Bandung Disorot, Properti Rp 23 Miliar hingga Kas Miliaran Rupiah
Pada Rabu (10/12), aksi massa di depan Pendopo Kabupaten Cianjur berlangsung panas. Dilansir dari instagram @penamasmedia
Ribuan warga yang membawa spanduk penolakan terlihat berusaha mendesak masuk ke dalam area pendopo.
Kericuhan nyaris pecah ketika sebagian massa memaksa membuka gerbang utama sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang dianggap tidak menepati janji politik.
Baca Juga: Bupati Lampung Tengah Diciduk KPK! OTT Malam Hari Bongkar Dugaan Suap Proyek
Dalam aksi tersebut, warga menegaskan bahwa pembangunan PLTP harus dibatalkan.
Mereka menuding proyek energi panas bumi ini akan membuka ruang eksploitasi besar-besaran dan merusak ekosistem Gunung Gede Pangrango salah satu kawasan konservasi paling penting di Jawa Barat.
Kekhawatiran juga muncul karena proyek tersebut dikabarkan akan mendukung pasokan listrik skala internasional, sehingga masyarakat menilai kepentingan lokal terabaikan.
Salah seorang koordinator aksi menyebut bahwa warga sudah cukup trauma dengan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera.
Menurutnya, proyek geothermal dikhawatirkan dapat memicu instabilitas tanah hingga mengganggu sumber mata air yang selama ini menjadi penopang kehidupan warga Cianjur dan sekitarnya.
Aksi unjuk rasa tersebut juga membawa tuntutan politik. Massa meminta Bupati Cianjur menepati janji kampanye yang pernah ia suarakan yakni menolak pembangunan PLTP di Gunung Gede Pangrango.
Baca Juga: Bantah Pangkas Anggaran Penanganan Bencana di Sumut, Ini Penjelasan Lengkap Bobby Nasution
Menurut warga, komitmen itu harus diwujudkan, bukan hanya menjadi janji manis yang terlupakan setelah duduk di kursi pemerintahan.
Sementara itu, aparat keamanan terlihat berjaga ketat untuk mengendalikan situasi agar tidak semakin memanas.
Meski aksi berlangsung panas, kerusuhan besar dapat dicegah setelah negosiasi antara perwakilan massa dan pihak pemerintah daerah dilakukan di tempat.
Baca Juga: Cara Cerdas Gunakan AI, Kampus Manfaatkan untuk Teman Belajar dan Latihan Soft Skill
Hingga kini, warga masih menunggu sikap resmi dari pemerintah kabupaten dan kementerian terkait.
Mereka berharap suara masyarakat yang menolak proyek dapat menjadi pertimbangan utama sebelum keputusan akhir diambil.
Penolakan ini menunjukkan betapa kuatnya kekhawatiran warga terhadap ancaman kerusakan alam yang bisa berdampak panjang pada keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Baca Juga: Nih Waktunya, Dari Usul di Cek Bansos sampai Cair, Bisa 1 Minggu, Bisa 3 Bulan!
Polemik PLTP Gunung Gede Pangrango diperkirakan belum akan berhenti dalam waktu dekat.
Dengan semakin banyak kelompok masyarakat yang mulai bersuara, tekanan terhadap pemerintah untuk mengevaluasi proyek ini semakin besar.***
