POJOKSATU.ID - Polemik pemangkasan anggaran bencana di Sumatera Utara semakin mencuat.

Di tengah kondisi masyarakat yang masih berkutat dengan banjir bandang dan longsor.

Gubernur Sumut Bobby Nasution akhirnya buka suara setelah publik menyoroti dugaan penyusutan anggaran.

Yang sebelumnya mencapai Rp843 miliar dan disebut menyusut drastis jadi Rp98 miliar pada tahun 2025.

Baca Juga: Bantah Pangkas Anggaran Penanganan Bencana di Sumut, Ini Penjelasan Lengkap Bobby Nasution

Namun alih-alih menjernihkan keadaan, pernyataan Bobby justru menambah kebingungan dan kritik publik.

Bobby justru mempertanyakan balik soal isu pemangkasan. “Yang ngomong siapa itu (ada pemangkasan)?” ujarnya, dikutip dari CNN, 10 Desember 2025.

Jawaban itu memantik reaksi karena angka Rp843 miliar bukan muncul dari rumor.

Tapi dari dokumen anggaran pada masa Pj Gubernur sebelumnya yang juga dikonfirmasi analis kebijakan seperti FITRA Sumut.

Baca Juga: Cara Cerdas Gunakan AI, Kampus Manfaatkan untuk Teman Belajar dan Latihan Soft Skill

Bobby bersikeras bahwa anggaran penanganan bencana yang benar adalah Rp123 miliar sesuai R-APBD yang disahkan bersama DPRD.

Namun publik justru heran, bagaimana mungkin terjadi selisih angka begitu besar tanpa penjelasan transparan?

Jika benar tidak ada pemangkasan, maka muncul pertanyaan besar, mengapa ada dokumen pada tahap penyusunan APBD yang menunjukkan angka Rp843 miliar?

Bobby kemudian berdalih bahwa efisiensi anggaran dilakukan mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Artinya, pengurangan anggaran disesuaikan dengan perintah pemerintah pusat.

Namun alasan ini tetap dianggap tak memadai, terlebih ketika efisiensi itu justru menghantam sektor bencana, sektor yang langsung berkaitan dengan keselamatan warga.

Kritik semakin tajam ketika Bobby mengungkap bahwa sebagian anggaran dialihkan ke Belanja Tak Terduga.

Yang kemudian digunakan untuk pembayaran bonus atlet PON, Peparnas, hingga perbaikan jembatan di Nias Barat.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung dan Anggota DPRD Ditetapkan Tersangka Korupsi, Kejari Ungkap Modus Proyek

Penggunaan BTT untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan mitigasi bencana.

Menimbulkan persepsi bahwa pemerintah provinsi tidak menjadikan bencana sebagai prioritas utama.

Situasi di lapangan semakin memperburuk kepercayaan publik.

Lambatnya distribusi logistik, minimnya alat berat, wilayah yang terisolasi.

Baca Juga: Beasiswa Lingling Wiyadharma 2026 Dibuka, Kesempatan Riset 3 Bulan di Universitas Leiden

Serta ratusan korban meninggal menunjukkan bahwa pemerintah tampak gagap menghadapi bencana besar.

Data resmi mengungkap 330 orang meninggal dunia, 650 luka-luka, 136 masih hilang.

Sementara lebih dari 45 ribu warga harus mengungsi. Total kerugian mencapai hampir Rp10 triliun.

Dengan kerusakan sebesar itu, publik makin mempertanyakan alasan Bobby menyatakan bahwa anggaran Rp123 miliar sudah sesuai.

Angka itu bahkan tak mencapai 1 persen dari total APBD Sumut.

Padahal standar internasional untuk wilayah rawan bencana adalah 1,5 hingga 5 persen.

Pernyataan Bobby yang defensif dianggap tidak menyentuh inti persoalan, mengapa perencanaan anggaran Sumut tidak berbasis risiko bencana?

Mengapa pemprov tidak transparan menjelaskan perubahan angka Rp843 miliar menjadi Rp123 miliar?

Hingga kini publik masih menunggu penjelasan yang lebih konkret.

Sebab tanpa transparansi penuh, kontroversi anggaran ini akan terus membayangi kepemimpinan Bobby di tengah penderitaan warga Sumatera Utara.***