POJOKSATU.id, JAKARTA-- Polri dinilai menunjukkan kinerja cepat dan terdepan dalam menangani bencana tiga provinsi di Sumatera.

Langkah Polri melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap illegal logging menjadi signifikan dalam bencana ini.

Polri juga menyoroti bahwa temuan kayu-kayu gelondongan di lokasi banjir di Sumatera menjadi titik awal penyelidikan.

Demikian penilaian Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi.

Baca Juga: Lantai Dasar dan IGD Rumah Sakit Aceh Tamiang Kembali Siap Beroperasi Usai Dihantam Banjir Bandang

"Di tengah situasi bencana yang kompleks, banjir bandang, longsor, serta terputusnya akses antarwilayah, Polri bergerak dengan pola yang menampilkan tiga elemen kunci, yaitu kecepatan mobilisasi, efisiensi koordinasi, dan adaptasi fungsi kepolisian ke ranah kemanusiaan," kata Haidar, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, kehadiran personel yang membantu evakuasi korban, pengoperasian unit K-9, pendirian pos kesehatan, hingga pendistribusian logistik menunjukkan bahwa Polri tidak lagi membatasi tugas pada keamanan saja, tetapi ikut mengisi celah-celah kritis dalam penanganan bencana ketika kapasitas daerah belum memadai.

"Di sisi lain, bencana tersebut membuka kembali mata publik tentang faktor-faktor yang memperparah kerusakan, khususnya dugaan praktik pembalakan liar,” katanya.

Baca Juga: Muzakkir Manaf Anggap Pihak yang Tolak Bantuan Asing ke Aceh adalah Orang Bodoh

“Dalam konteks inilah langkah Polri melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap illegal logging menjadi signifikan," ujarnya.

Selain itu, Polri juga menyoroti bahwa temuan kayu-kayu gelondongan di lokasi banjir menjadi titik awal penyelidikan.

Tindakan ini diyakini menjadi cerminan bahwa Polri mulai memosisikan kejahatan lingkungan bukan lagi sebagai pelanggaran biasa, tetapi sebagai ancaman yang berdampak langsung terhadap keselamatan warga.

Baca Juga: Sarat Drama, Beregu Putra dan Putri Indonesia Lolos ke Final SEA Games 2025

"Alih-alih hanya menindak pelaku saat ada laporan, Polri mencoba menghubungkan pola kejahatan lingkungan dengan risiko bencana, sehingga pendekatan hukum dapat diarahkan pada pencegahan kerusakan yang lebih besar," tutur Haidar.

Dengan kata lain, kata dia, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah kayu yang disita, tetapi dari sejauh mana penyidikan mampu menelusuri rantai pasok dan menutup ruang operasi para pelaku.

Meskipun demikian, upaya Polri menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan memperkuat kapasitas forensik lingkungan.

"Pembuktian asal-usul kayu, penyebab kerusakan di titik tertentu, serta pemetaan ruang jaringan operasi membutuhkan kemampuan teknis dan kolaborasi lintas lembaga, terutama dengan kementerian yang mengelola kehutanan dan lingkungan hidup," papar Haidar.

Tantangan lainnya, lanjutnya, Polri juga menjaga transparansi proses hukum dalam isu-isu yang sensitif, mengingat praktik pembalakan liar sering kali melibatkan kepentingan ekonomi lokal maupun regional.

Kecermatan penyidikan dan komunikasi publik menjadi faktor yang menentukan apakah masyarakat akan percaya bahwa hukum ditegakkan tanpa kompromi.

"Kombinasi intelijen lapangan Polri dengan data teknis lembaga lingkungan berpotensi menjadikan pencegahan lebih efektif daripada penindakan semata," ungkapnya.

Dari sisi lain, hubungan dengan masyarakat, peran kemanusiaan yang dimainkan Polri saat bencana, juga memiliki dampak institusional yang penting.

Respons cepat dalam menyelamatkan warga membangun persepsi publik bahwa polisi hadir ketika warga sangat membutuhkan.

Oleh karena itu, penanganan bencana di Sumatera dan penindakan illegal logging memberikan gambaran bahwa Polri berada pada titik transisi menuju pola kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis risiko.

"Apresiasi patut diberikan karena Polri tidak hanya bertindak reaktif, namun mulai mengembangkan pola antisipatif terhadap kejahatan lingkungan," lanjut Haidar Alwi.

Kendati begitu, keberhasilan jangka panjang Polri tetap bergantung pada tiga hal, yaitu peningkatan kapasitas teknis, kolaborasi antarlembaga yang jauh lebih erat, dan transparansi agar publik dapat mengawasi sekaligus mendukung proses.

"Jika ketiganya terwujud, Polri bukan hanya menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana, namun juga berperan penting dalam menjaga lingkungan dan menyelamatkan masyarakat Sumatera secara menyeluruh," pungkasnya.***