POJOKSATU.ID — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa rangkaian bencana ekologis yang terjadi di berbagai daerah merupakan sinyal kuat bahwa alam sedang “marah”.
Ia menilai, seluruh komponen bangsa harus kembali pada politik yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan keselamatan manusia.
Hasto menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Daerah dan Cabang PDIP Jawa Barat yang mengangkat tema “Sabilulungan Ngarawat Bumi”.
Baca Juga: Program Indonesia Pintar 2026, Inilah Waktu Pencairan dan Cara Verifikasi
Menurutnya, tema itu sekaligus menjadi momentum untuk merumuskan sikap politik partai terkait gerakan merawat bumi secara menyeluruh.
"Berbagai kejadian bencana alam dengan skala masif di sejumlah provinsi adalah peristiwa nasional yang harus kita sikapi bersama. Ini menjadi pengingat bahwa alam sedang marah. Karena itu, seluruh rakyat Indonesia wajib bergotong royong mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam membantu mereka yang terdampak," ujar Hasto.
Ia menjelaskan, komitmen PDIP terhadap lingkungan bukan hal baru. Di Jawa Barat, PDIP mencatatkan sejarah dengan gerakan penyelamatan mata air di Citarum, serta penataan Sungai Ciliwung sebagai jalan peradaban.
Hasto menilai bahwa kerusakan ekologis terjadi secara sistemik, terutama dari kebijakan pembangunan yang tidak terkendali, alih fungsi lahan besar-besaran, hingga pembiaran terhadap praktik illegal logging dan tambang ilegal.
"Kayu yang hanyut pada saat bencana itu bukti ada yang tidak beres. Maka diperlukan koreksi menyeluruh, dari hulu kebijakan hingga hilirnya partisipasi rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama," katanya.
Hasto juga menekankan bahwa urusan kemanusiaan tidak boleh dibatasi oleh perbedaan apa pun. Melalui Yayasan Mega Gotong Royong, PDIP menggerakkan partisipasi kader di seluruh Indonesia untuk membantu penanganan bencana.
Ia menyebut sejumlah tokoh yang aktif dalam Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) seperti Tri Rismaharini di Aceh, Ribka Tjiptaning di Sumatera Barat, dan Ono Surono di Jawa Barat.
"Gotong royong ini menunjukkan bahwa masalah kemanusiaan tidak dibedakan oleh pilihan politik, suku, agama, atau status sosial. Ini tanggung jawab kita bersama," tegas Hasto.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan kembali bahwa PDIP akan terus mendorong perbaikan kebijakan lingkungan, termasuk moratorium hutan dan penghentian konversi hutan menjadi lahan sawit.
Baca Juga: Jangan Salah Perkiraan, PKH 2026 Cair Sesuai Jadwal, Tapi Butuh Verifikasi Ulang
Hasto mengutip data WALHI yang menunjukkan bahwa Presiden Megawati Soekarnoputri dan Bung Karno adalah pemimpin yang tidak pernah mengeluarkan kebijakan perluasan sawit.
"Hutan adalah ekosistem kehidupan. Kerusakan hutan harus dihentikan. Mari bersama pemerintah mencanangkan bencana ekologis ini sebagai bencana nasional agar terbangun kesadaran kolektif bahwa kerusakan harus dicegah bersama," kata Hasto.
Ia memastikan, melalui konferensi daerah ini, PDIP merumuskan langkah-langkah perbaikan dan program strategis untuk Jawa Barat serta Indonesia berdasarkan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai sesama manusia untuk merawat bumi. ***
