POJOKSATU.ID - Sebuah video yang beredar luas di media sosial memicu kehebohan publik setelah memperlihatkan sekelompok orang yang mengaku bagian dari KPA/GAM sekaligus staf Gubernur Aceh diduga meminta jatah bantuan untuk korban banjir.
Dalam rekaman itu, mereka tampak berdebat dengan personel TNI yang tengah bertugas menyalurkan logistik kepada warga terdampak.
Kelompok tersebut meminta agar sebagian bantuan diberikan terlebih dahulu kepada mereka dengan alasan akan disalurkan kembali kepada masyarakat.
Baca Juga: BPBD Ingatkan Para Pendaki Gunung Sumbing, Sindoro dan Prau Diminta Waspadai Cuaca Ekstrem
Namun permintaan itu ditolak tegas oleh TNI. Prajurit yang berada di lokasi menegaskan bahwa distribusi bantuan dilakukan sesuai prosedur langsung kepada korban bencana tanpa melalui kelompok mana pun.
Penolakan tersebut memicu ketegangan verbal dalam video yang kemudian viral. Aksi itu langsung menuai reaksi keras dari warganet.
Banyak yang mengecam tindakan meminta “jatah bantuan” atas nama kelompok tertentu di tengah situasi darurat saat ribuan warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Baca Juga: RSUD Jatisari Gelar Skrining TB Massal di Pisangsambo
Warganet menilai permintaan seperti itu tidak pantas, terutama karena bantuan berasal dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan yang ditujukan langsung kepada para pengungsi.
Banyak komentar menyebut bahwa kejadian tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menghambat distribusi logistik kepada mereka yang paling membutuhkan.
Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Aceh mengenai identitas para pihak dalam video tersebut.
Aparat keamanan, baik TNI maupun kepolisian, dikabarkan tengah menelusuri kebenaran kejadian ini.
Penyelidikan dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyaluran bantuan tetap berjalan aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan kelompok tertentu.
Sumber internal menyebut bahwa aparat sedang mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk memverifikasi apakah individu dalam video tersebut benar berafiliasi dengan KPA atau mengaku-ngaku.
Baca Juga: Sidang Pendidikan Gibran Memanas, Penggugat Tak Punya Ahli tapi Tuntut Rp 125 Triliun!
Pemerintah daerah dan aparat keamanan juga disebut memperketat pengawasan di titik distribusi agar bantuan tidak diserobot atau dialihkan.
Sementara itu, banjir besar yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh telah memaksa ribuan warga mengungsi.
Banyak di antara mereka masih kekurangan pasokan makanan, air bersih, pakaian layak, hingga obat-obatan.
Kondisi tersebut membuat penyaluran logistik menjadi hal yang sangat krusial dan sensitif terhadap gangguan.
Pemerintah pusat dan daerah bersama TNI–Polri berupaya mempercepat distribusi bantuan, terutama ke wilayah terpencil yang aksesnya terputus akibat banjir dan longsor.
Aparat juga diminta memastikan bahwa setiap paket bantuan diterima langsung oleh warga yang membutuhkan.
Dengan viralnya video tersebut, tekanan publik semakin kuat agar pemerintah bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba menghalangi atau mengambil keuntungan dari proses penyaluran bantuan.
Situasi darurat, menurut warganet, adalah waktu bagi semua pihak untuk bekerja sama, bukan berebut jatah.***
