POJOKSATU.ID - Ketika Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih berkutat dalam kondisi darurat akibat banjir dan longsor.
Sorotan kini justru tertuju pada pemerintah pusat yang belum memberi sinyal pembukaan bantuan internasional.
Padahal, Uni Emirat Arab (UEA) secara terbuka menyatakan kesiapannya memberikan dukungan kemanusiaan.
Duta Besar UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, mengungkapkan bahwa negaranya siap bergerak kapan pun.
Dalam pernyataannya, Jumat 5 Desember 2025, ia menegaskan UEA hanya menunggu lampu hijau dari pemerintah Indonesia.
“Indonesia dan UEA adalah negara sahabat, dan kami akan selalu berdiri bersama,” ujarnya, dikutip dari Kompas, 6 Desember 2025.
Pernyataan itu terdengar tegas, kontras dengan minimnya pernyataan resmi dari Jakarta terkait kebutuhan bantuan luar negeri.
Menurut Al Dhaheri, koordinasi internal di Abu Dhabi bahkan sudah dilakukan sejak kabar bencana muncul.
Baca Juga: Tanggul Jebol di Mustika Tigaraksa, Bupati Tangerang Turun Tangan Perintahkan Penanganan Darurat
Kantor perwakilan UEA di Jakarta pun telah mendapat instruksi langsung untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri RI.
Dengan kata lain, UEA sudah bersiap, mengumpulkan logistik, dan menunggu perintah.
Namun pemerintah Indonesia belum memberikan respons yang jelas.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik.
Di saat ribuan warga mengungsi, puluhan ribu rumah rusak, listrik padam, akses jalan terputus.
Dan kebutuhan logistik mendesak, pemerintah pusat terlihat terlalu berhati-hati.
Padahal negara sahabat sudah menyatakan kesiapan penuh.
Banyak yang menilai, lambatnya keputusan membuka dukungan internasional hanya akan memperbesar penderitaan warga di lapangan.
Baca Juga: Bupati Tangerang Buka Kejuaraan Panahan Bupati Cup 2025, Ratusan Atlet Ramaikan Arena
Di sisi lain, Al Dhaheri menegaskan bahwa bila Indonesia meminta bantuan, UEA akan menjadi salah satu pihak pertama yang merespons.
Namun pernyataan tersebut justru menambah tekanan moral kepada pemerintah Indonesia.
Negara sahabat sudah menunggu, tapi tanggapan dari Jakarta belum muncul.
Publik mempertanyakan, apakah koordinasi internal pemerintah benar-benar semacet itu di tengah situasi darurat?
Baca Juga: Bupati Tangerang Dorong Kepala Sekolah Jadi Teladan dan Inspirasi Bagi Siswa
Kondisi di lapangan semakin memprihatinkan.
Wilayah-wilayah terdampak masih kesulitan akses pangan, layanan kesehatan terbatas, dan banyak korban belum tersentuh bantuan.
Padahal bencana sudah berlangsung lebih dari sepekan. Fakta bahwa respon internasional sebenarnya sudah "siap jalan".
Namun terhambat administrasi dalam negeri, memperlihatkan betapa tersendatnya mekanisme penanganan krisis.
Kritik juga muncul dari pengamat kebencanaan yang menilai pemerintah masih terjebak pada kebanggaan simbolik.
Enggan meminta bantuan internasional meski kondisi di lapangan jelas membutuhkan suplai tambahan.
Dalam situasi hidup dan mati seperti ini, keterlambatan sekecil apa pun dapat membuat korban bertambah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah apakah Indonesia akan membuka pintu bantuan internasional.
Sementara negara sahabat seperti UEA sudah bersiap penuh.
Masyarakat Indonesia hanya bisa menunggu di tengah ketidakpastian yang semakin memperburuk keadaan.***
