POJOKSATU.ID - Keputusan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk tetap berangkat kunjungan kerja.
Ke Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pada Selasa 2 Desember 2025.
Memicu gelombang kritik karena dilakukan di saat daerah mereka sendiri sedang porak-poranda oleh banjir bandang dan tanah longsor.
Sementara ratusan rumah terendam, jembatan ambruk, serta warga masih bertahan di pengungsian.
Para wakil rakyat itu justru memilih meninggalkan daerah demi agenda luar daerah yang menurut mereka “sudah terjadwal”.
Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, mencoba membela diri saat dikonfirmasi.
Ia menyebut kunker tersebut telah dibamuskan sebulan sebelumnya dan tidak etis jika dibatalkan.
“Pasca-bencana, kita sudah turun semuanya, sudah memberi bantuan. Karena ini sudah terjadwal, gitu aja,” katanya, dikutip dari Kumparan, 3 Desember 2025.
Baca Juga: Gus Yahya Bukan Pecat Gus Ipul, Digeser Ketua Bidang, Alasannya SK PCNU PWNU Banyak Tertahan
Namun pernyataan itu bukannya meredam amarah publik, justru dianggap semakin memperjelas hilangnya empati para legislator terhadap penderitaan masyarakat.
Netizen menilai alasan “tidak enak membatalkan” jauh dari logis ketika dibandingkan dengan kondisi ribuan warga yang kehilangan rumah.
Afredison menambahkan bahwa tidak semua anggota komisi ikut berangkat. “Dari komisi kita tinggalkan dua orang,” ujarnya.
Namun publik menilai dalih itu tidak masuk akal mengingat skala bencana.
yang membutuhkan seluruh dukungan politik, pengawasan anggaran, dan kehadiran penuh para wakil rakyat.
Padang Pariaman sendiri masih berada dalam situasi darurat.
Ia mengakui sedikitnya tiga hingga empat kecamatan terdampak parah, jembatan utama terputus, serta fasilitas kesehatan sempat lumpuh diterjang banjir.
Meski begitu, para anggota DPRD tetap memilih melanjutkan perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak tersebut.
Baca Juga: Sekawan Limo 2 Gunung Klawih, Film Petualangan Baru yang Bikin Deg-degan Tapi Tetap Kocak
Tujuan kunker untuk berdiskusi mengenai pendataan bansos, penanganan PPPK, serta mitigasi bencana dinilai warga sebagai ironi pahit.
Bagaimana mungkin mereka belajar mitigasi bencana di luar daerah.
Sementara daerahnya sendiri tengah membutuhkan kehadiran dan tindakan mereka secara langsung?
Situasi semakin menjadi sorotan ketika dalam pertemuan di Sleman, pihak tuan rumah memutar lagu “Banda Lah Kariang”.
Lagu Minang berisi kritik sosial tentang perubahan kampung dan banjir akibat rusaknya lingkungan.
Agung Armawanta, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sleman, bahkan menyindir halus.
“Kenapa ada lagu ini? Pasti ini kasih sinyal, cuma kita nggak tanggap.”
Sindiran tersebut dianggap tepat sasaran, mengingat bencana yang menimpa Padang Pariaman memang erat dikaitkan.
Dengan kerusakan lingkungan dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah dua hal yang menjadi tanggung jawab DPRD.
Publik menilai, keberangkatan kunker di tengah bencana memperlihatkan wajah asli birokrasi.
Lebih takut melanggar “jadwal dinas” ketimbang mengecewakan rakyat yang memilih mereka.
Hingga kini, desakan agar DPRD Padang Pariaman pulang dan meminta maaf terus bermunculan.
Baca Juga: Simulasi Usia dan Masa Penugasan Kepala Sekolah Sesuai Permendikdasmen Terbaru, Maksimal 56 Tahun
Namun rombongan tetap berada di Sleman dan dijadwalkan kembali pada Sabtu mendatang.
Sementara itu, warga terdampak di Padang Pariaman masih berjuang di tengah puing, lumpur, dan rasa kehilangan.
Menunggu hadirnya wakil rakyat yang seharusnya berada di sisi mereka, bukan di ruang rapat nyaman ratusan kilometer jauhnya.***
