POJOKSATU.id – Sebuah skandal besar mengguncang sektor pangan nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap bahwa 250 ton beras asal Thailand pada 23 November 2025
Berhasil masuk ke Indonesia secara ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh, tanpa izin dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tak Main-main Tertibkan Tambang Ilegal dan Pembalakan Hutan
Beras curian itu disimpan di gudang milik swasta, perusahaan dengan inisial PT MSG, dan segera disegel setelah terungkap.
Amran mengaku mendapat laporan dini hari saat dia sedang menjalani perawatan medis namun laporan itu langsung ditindaklanjuti.
Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam langsung dilibatkan untuk menyegel gudang.
Baca Juga: Pemuda yang Ngaku Pakai Mobil BB Polsek Minta Maaf Telah Cemarkan Nama Baik Polri
Lebih mencurigakan, izin impor dari Thailand ternyata dikeluarkan sebelum rapat koordinasi pemerintah di Jakarta pada 14 November.
Hal ini menimbulkan dugaan perencanaan matang dan keterlibatan mafia pangan dalam skema ini.
Baca Juga: PAHAMI Fungsi Utama Dokumen RPL di PPG Daljab Batch IV 2025, DOWNLOAD LENGKAP Tersedia di Sini
Dalam risalah rapat, pejabat penting termasuk Dirjen dan Deputi Bapanas disebut menolak izin impor, tapi kenyataannya impor tetap berjalan.
Amran menolak alasan bahwa impor dilakukan karena harga beras Thailand dan Vietnam lebih murah.
Sebab, menurutnya, stok beras nasional saat ini sedang sangat melimpah, bahkan diprediksi mencapai titik tertinggi menjelang akhir tahun.
Baca Juga: Kilas Balik Alvaro Bocah Hilang 8 Bulan Lalu di Masjid Kini Ditemukan Tewas, Satu Pelaku Diamankan
Ia menegaskan bahwa impor ilegal ini mencederai kedaulatan pangan dan semangat nasionalisme.
Kasus ini jelas bukan sekadar kecolongan menurut Amran, ini adalah aksi yang “sudah direncanakan”.
Dan pemerintah akan mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, terutama PT MSG.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tak Main-main Tertibkan Tambang Ilegal dan Pembalakan Hutan
Nasib 250 ton beras ini kini bergantung pada proses pengadilan, dan sementara itu, beras tersebut dilarang keluar dari gudang.
Penyegelan ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba bermain ilegal dalam sektor pangan strategis.
Bagi pemerintah, ini bukan hanya masalah bisnis, tetapi harga diri bangsa***




