POJOKSATU.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa penerapan konsep tata ruang Sunda.

Dapat menjadi solusi penting untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Jawa Barat.

Hal itu disampaikan dalam Puncak Musyawarah Tahunan II Majelis Musyawarah Sunda di Gedung Sate, Sabtu 22 November 2025.

Menurut Dedi, konsep tata ruang Sunda bukan sekadar tradisi lokal atau identitas etnis, melainkan “laboratorium hidup”.

Baca Juga: Maag Tak Kunjung Sembuh? Waspadai Dampak Psikologis yang Bisa Berujung Depresi

Yang menyimpan pengetahuan ekologis tentang bagaimana masyarakat dahulu mengelola ruang alam secara berkelanjutan.

Dedi menyebut konsep tata ruang Sunda berpegang pada tiga prinsip utama yaitu:

Gunung kudu awian, kawasan perbukitan harus tetap hijau dan ditanami pohon berkayu.

Lengkob kudu balongan, lembah harus memiliki kantong air seperti balong (kolam) untuk menahan limpasan air.

Baca Juga: Sukses Berkarya Sebelum 30: Bagaimana Satu Nasihat Mengubah Haluan dan Membawa Foldyester ke Shopee

Lebak kudu sawahan, dataran rendah dapat dijadikan persawahan sebagai sumber pangan.

Jika konsep tata ruang Sunda diterapkan dengan baik, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya bencana hidrologis.

"mulai dari tanah longsor di kawasan hulu hingga banjir di kawasan dataran,” ujar Dedi, Minggu 23 November 2025.

Gubernur Jawa Barat itu menekankan perlunya mengembalikan pembangunan kepada prinsip keseimbangan lingkungan.

Ia menyoroti pentingnya mengendalikan alih fungsi lahan dan mengembalikan kawasan-kawasan tertentu pada fungsi ekologisnya.

Salah satu langkah konkret yang ia dorong adalah membongkar bangunan yang berdiri di sempadan sungai.

Langkah ini dinilai perlu agar aliran sungai kembali terbuka, mampu menahan limpasan, dan mencegah banjir saat curah hujan tinggi.

Dedi juga menilai masyarakat adat Sunda menyimpan banyak praktik baik dalam pengelolaan lingkungan, ketahanan pangan, hingga kehidupan sosial yang harmonis.

Baca Juga: Hubungan Gagal Berulang? Ini Tanda Mengalami Commitment Issue Tanpa Disadari!

Nilai-nilai kearifan tersebut menurutnya bisa menjadi panduan penting bagi pemerintah.

Ia mengingatkan para pejabat dan pemangku kepentingan agar tidak memaksakan konsep modern yang bertentangan dengan adat.

Maka kepada para birokrat, politisi, dan para pemangku kepentingan lainnya.

"masyarakat adat jangan dikenalkan dengan ‘budaya proposal’ karena itu akan berseberangan dengan nilai-nilai adat budaya,” kata Dedi.

Dedi menegaskan, membangun Jawa Barat perlu dilakukan dengan menghidupkan kembali filosofi lama yang terbukti menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

Penerapan tata ruang Sunda disebutnya dapat menjadi langkah strategis untuk menekan risiko bencana sambil menjaga keberlanjutan lingkungan.***