POJOKSATU.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaparkan langkah konkret memperkuat keterbukaan informasi publik dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat di Grand Mercure Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan bahwa transparansi menjadi fondasi kebijakan pembangunan menuju Jawa Barat Istimewa.
Menurut Erwan, seluruh kebijakan Pemprov Jabar disampaikan secara terbuka melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari akun media sosial pimpinan daerah hingga perangkat daerah.
"Ya salah satunya lewat medsos Pak Gubernur, medsos saya, Pak Sekda, dan juga OPD. Kami terus mendorong keterbukaan informasi publik. Diskominfo juga bergerak aktif memberikan informasi kepada masyarakat," ujar Wagub Erwan.
Pemprov Jabar juga memperluas jangkauan informasi hingga ke wilayah terpencil lewat Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga.
Program ini memastikan pelayanan publik hadir lebih cepat dan responsif.
"Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga dihadirkan sebagai bukti konkret bahwa negara atau pemerintah benar-benar hadir mendekati warga dengan menghadirkan pelayanan publik yang cepat," tutur Erwan.
Dalam 10 bulan masa kepemimpinan bersama Gubernur Dedi Mulyadi, berbagai inovasi layanan informasi telah diluncurkan. Deretannya mencakup Portal Jabarprov, JSite, Hotline Jabar, Sapawarga, Ekosistem Data Jabar, Dashboard Jabar, Jabar Saber Hoaks, layanan informasi ramah disabilitas, Aplikasi Nyari Gawe, Samsat Digital Mandiri, Sambara, Simawas Pagi, Wargi Jabar, Teman Jabar, Simojang, Singmanfaat, Sampah Kita, T-Rec RS Jiwa, hingga layanan aduan warga di Saung Kapeurih Lembur Pakuan dan Bale Pananggeuhan Gedung Sate.
Dengan sederet strategi dan inovasi tersebut, Erwan menargetkan Jabar tetap meraih predikat Informatif pada Monev KIP 2025.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar, Adi Komar, menambahkan bahwa koordinasi dengan kabupaten/kota terus diperkuat, termasuk melalui pelatihan rutin PPID meski banyak daerah sedang melakukan efisiensi anggaran.
"Kami memahami beberapa kabupaten/kota tengah melakukan efisiensi anggaran. Karena itu, Diskominfo Jabar memfasilitasi pembinaan teknis PPID secara rutin setiap bulan dengan menghadirkan Komisi Informasi dan narasumber terkait," ujar Adi.
Pembinaan tersebut tidak hanya memperkuat tata kelola informasi publik, tetapi juga meningkatkan kemampuan PPID dalam menangkal hoaks melalui validasi cepat dan akurat.
Dengan langkah yang berkelanjutan, Pemprov Jabar menegaskan komitmennya memperkuat keterbukaan informasi publik demi mewujudkan Jabar Istimewa.
