POJOKSATU.ID - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar “Ara” Sirait, memberikan sindiran halus sekaligus tegas dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Bogor tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar, yaitu sekitar 401,86 ribu jiwa.
Pernyataan ini menjadi sorotan, mengingat nama-nama tokoh nasional seperti Presiden Prabowo Subianto.
Dan Presiden ke 6 SBY sempat disebut-sebut oleh Ara sebagai warga Bogor.
Ara menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Bogor menjadi salah satu dasar mengapa alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya di wilayah tersebut sangat besar.
Dalam kunjungan ke Kabupaten Bogor pada awal November 2025, ia mengungkapkan komitmennya untuk menggandakan alokasi BSPS di Bogor pada tahun 2026.
Menurut Ara, karena populasi Bogor sangat besar, maka kebutuhan rumah layak huni juga sangat tinggi.
Dan program BSPS adalah salah satu instrumen untuk menjawab tantangan tersebut.
Baca Juga: Aset Tak Kunjung Diserahkan, Pemkot Serang Seperti Dibiarkan Menunggu Tanpa Kepastian
Dalam rapat kerja, Ara tidak hanya menyebut data angka, tetapi juga memberi konteks sosial politik.
Ia menyatakan, “Bapak Prabowo tinggal di situ, Bapak SBY tinggal di Kabupaten Bogor.”
Pernyataan ini seperti menjadi simbol bahwa meskipun Bogor memiliki figur nasional penting, kenyataan di lapangan masih menyisakan beban kemiskinan yang besar.
Sindiran ini menegaskan bahwa kemiskinan di Bogor bukan sekadar isu lokal.
Tetapi masalah struktural yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan perumahan nasional.
Tak hanya fokus pada jumlah absolut, Ara juga menyoroti persentase kemiskinan.
Menurut dirinyanya, data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi berada di Papua.
Dalam daftar 100 kabupaten/kota termiskin berdasarkan persentase, 19 dari 20 urutan teratas adalah kabupaten di Papua.
Baca Juga: Erupsi Beruntun Semeru, Awan Panas Jangkau Besuk Kobokan, Warga Diminta Menjauh 8 KM
Hal ini mendorong Ara menekankan bahwa program bantuan perumahan seperti BSPS harus mempertimbangkan persentase.
Bukan hanya jumlah, agar lebih adil terhadap daerah tertinggal.
Ara menyatakan, “Persentase itu juga harus jadi kriteria, bukan hanya yang jumlahnya tinggi.”
Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk menyasar daerah-daerah dengan kerentanan sosial ekonomi tinggi meskipun populasinya mungkin lebih kecil.
Menurut Ara, pemerintah dan DPR harus bergerak dengan politics of budget yang berbasis data dan keberpihakan.
Ia menegaskan bahwa prioritas anggaran harus diberikan pada daerah miskin dan tertinggal, bukan semata pada daerah padat penduduk.
“Saya sudah diperintahkan Presiden Prabowo melakukan itu,” katanya.
Ara, menegaskan bahwa arah kebijakan perumahan rakyat telah mendapatkan sinyal kuat dari kursi tertinggi pemerintahan.
Pada tahun 2025, Kementerian PKP mengalokasikan 1.351 unit BSPS untuk Kabupaten Bogor.
Ara menargetkan alokasi ini meningkat menjadi dua kali lipat di tahun 2026, sebagai respons terhadap tingginya jumlah rumah yang membutuhkan perbaikan.
Langkah ini bukan hanya soal bangunan fisik, Ara menyebut bahwa memperbaiki rumah rakyat adalah manifestasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Di sisi lain, Komisi V DPR memang mendukung peningkatan BSPS, tetapi juga memberi catatan terhadap efektivitas dan realisasi program.
Dalam rapat kerja sebelumnya, Ara menyatakan bahwa meskipun anggaran efisiensi diberlakukan.
Alokasi BSPS justru dinaikkan menjadi porsi besar dari anggaran fisik PKP ini menunjukkan prioritas tinggi untuk rumah tidak layak huni.
Namun, kritik datang dari partai lain soal transparansi dan akurasi sasaran bantuan.
Data BPS menjadi titik pijak baru dalam perdebatan kebijakan perumahan.
Apakah akan terus menggunakan pendekatan lama, atau benar-benar mengalih ke kebijakan berbasis data.***
