POJOKSATU.id, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto mengungkap memiliki hubungan emosional dengan Raja Yordania Abdullah II.

Prabowo menjelaskan bahwa kedekatan kedua negara diperkuat oleh dimensi personal yang telah terjalin sejak lama antara Prabowo dengan Raja Abdullah II.

Pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II bin Al Hussein digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 November 2025.

Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Prabowo mengenang kembali masa ketika diterima oleh almarhum Raja Hussein, ayah Raja Abdullah II.

Pengalaman tersebut, menurut Prabowo, menjadi fondasi emosional yang membuat Yordania memiliki tempat istimewa dalam perjalanan hidupnya.

Baca Juga: Dari Vonis hingga Rehabilitasi: Kisah Pilu Dua Guru Luwu Utara yang Akhirnya Dimaafkan Negara

"Secara pribadi, seperti yang Anda ketahui, saya memiliki ikatan emosional dengan Yordania. Yang Mulia Raja Hussein pernah menerima saya dengan baik. Saya selalu mengenang tahun-tahun saya di Yordania dengan penuh kasih," ungkap Prabowo.

Ia menambahkan bahwa hubungan personal yang kuat itu kini ikut mempererat kerja sama bilateral di berbagai sektor, termasuk pendidikan, keamanan, serta pelatihan sumber daya manusia.

Prabowo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Yordania yang secara konsisten menerima dan melatih banyak pemuda Indonesia hingga saat ini.

"Kami ingin bekerja sama erat dengan Anda, dan kami juga ingin berterima kasih karena telah menerima banyak generasi muda kami untuk dilatih di Yordania, bahkan hingga saat ini," tegasnya.

Baca Juga: Sosok Iptu Nasrullah Polisi Penyelamat Balita Bilqis Ternyata Hafiz Al Quran, Suka Minta Doa Ulama

Asingkan Diri ke Yordania

Prabowo pernah mengasingkan diri ke Yordania setelah kehilangan karier militernya pada 1998. Dia pernah membahas soal keputusannya pergi ke Yordania melalui akun X-nya pada 26 Februari 2014.

“Pada pertengahan tahun 1998, saya dituduh macam-macam. Karenanya, saya memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania,” cuit Prabowo.

Dikutip dari majalah Tempo, Prabowo meninggalkan Jakarta pada September 1998 setelah diberhentikan dari dinas militer.

Pada 24 Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memeriksa kasus penculikan sembilan aktivis prodemokrasi, mengumumkan berakhirnya masa dinas Prabowo sebagai hukuman atas tindakan penculikan itu.

Pengumuman itu dilakukan Panglima ABRI/Menteri Hankam Jenderal Wiranto yang mengetuai DKP.

Beberapa tahun kemudian, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pernah mengisahkan upayanya menyelamatkan Prabowo dari status stateless atau tak bernegara.

Dalam acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019, Megawati menceritakan bagaimana dia geram mengetahui Prabowo mengalami situasi tersebut.

Dia pun mengaku marah kepada Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI saat itu karena membiarkan seorang mantan perwira tinggi Indonesia berada dalam kondisi stateless.***