POJOKSATU.ID – Kebijakan besar tengah digodok oleh Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia untuk melakukan redenominasi mata uang rupiah.
Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dipersiapkan dengan target penyelesaian pada tahun 2027.
Salah satu contoh penyederhanaan yang direncanakan pecahan Rp 1.000 akan menjadi Rp 1.
Baca Juga: Ketua DPRD Karawang Ajak ASN dan Legislatif Teladani Semangat Pahlawan
Redenominasi ini bertujuan membuat sistem pembayaran, akuntansi, dan transaksi menjadi lebih efisien serta menjaga kredibilitas rupiah di kancah nasional maupun internasional.
Namun di balik rencana tersebut muncul sejumlah pertanyaan penting bagi masyarakat apa artinya bagi daya beli.
Bagaimana dampaknya untuk pelaku usaha kecil dan konsumen, dan kapan persisnya kebijakan ini akan mulai diberlakukan?
Apa Itu Redenominasi Rupiah?
Secara sederhana, redenominasi adalah proses penyederhanaan nominal mata uang tanpa mengubah nilai riil atau daya beli masyarakat.
Baca Juga: Ini 5 Jurusan dengan Punya Peluang Besar di CPNS 2026, Tegaskan Kompetensi Sesuai Keahlian
Dengan redenominasi, angka nol di belakang nominal uang akan dipangkas agar tidak terlalu besar.
Misalnya dalam skenario yang disebutkan Rp 1.000 menjadi Rp 1, Rp 10.000 menjadi Rp 10, dan seterusnya, dengan barang dan jasa tetap memiliki harga yang sama dalam nilai riilnya.
Menurut PMK No.70 Tahun 2025, rencana strategis mencantumkan penyusunan RUU Redenominasi Rupiah sebagai salah satu agenda utama Kemenkeu dalam periode 2025-2029.
Beberapa alasan utama yang dikemukakan oleh pemerintah dalam mendukung redenominasi:
1. Efisiensi transaksi dan akuntansi Banyaknya angka nol pada pecahan rupiah dinilai menyulitkan pencatatan keuangan, terutama di dunia digital dan elektronik.
2. Meningkatkan kredibilitas rupiah Dengan nilai nominal yang lebih ringkas, diharapkan rupiah memperoleh citra yang lebih baik di pasar internasional.
Infobanknews
Baca Juga: Kapolres Karawang: Semangat Pahlawan Harus Jadi Teladan Generasi Muda
3. Mempermudah sistem pembayaran modern Era digital menuntut sistem pembayaran, logistik, dan teknologi informasi yang simpel dan cepat redenominasi membantu kondisi itu.
4. Menjaga stabilitas nilai mata uang Dengan penyederhanaan ini, pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat sekaligus meminimalkan kompleksitas ekonomi.
Kapan dan Bagaimana Prosesnya?
Pemerintah dan Bank Indonesia menargetkan RUU Redenominasi dapat diselesaikan pada tahun 2027.
Baca Juga: Magang Nasional Batch 2, Ini Soft Skill dan Hard Skill yang Harus Kamu Punya Biar Lolos Seleksi
Namun, belum ada tanggal pasti untuk pelaksanaan atau berapa banyak angka nol yang akan dihapus.
Prosesnya akan meliputi kajian mendalam: dari aspek hukum, logistik, teknologi informasi, hingga kesiapan sistem perbankan dan masyarakat.
Redenominasi bukan hanya tentang mengganti angka uang, juga menyentuh aspek psikologis dan budaya ekonomi.
Beberapa pakar mengingatkan bahwa kesiapan masyarakat baik dari segi pemahaman, kebiasaan transaksi, hingga sistem digital mutlak untuk meminimalkan risiko kebingungan atau gejolak.
Selain itu, komunikasi pemerintah kepada publik perlu dilakukan secara masif agar tidak menimbulkan spekulasi atau ketakutan yang tidak perlu.
Baca Juga: Benarkah SKTP Akan Dihapus Mulai 2026? Ini Penjelasan Resmi dan Kondisi Nyata di Lapangan!
Redenominasi rupiah adalah langkah besar menuju modernisasi ekonomi Indonesia.
Jika terlaksana dengan baik, bukan hanya angka uang yang disederhanakan, tetapi efisiensi transaksi dan kredibilitas mata uang nasional bisa meningkat.
Namun, keberhasilan kebijakan ini tergantung pada kesiapan seluruh lapisan masyarakat dari konsumen hingga pelaku usaha.
Bukan hanya Rp 1.000 menjadi Rp 1, tetapi bagaimana kita menyikapi perubahan tersebut dengan cerdas dan adaptif.***
