POJOKSATU.ID - Pemerintah memperluas arah besar pembangunan ekonomi Indonesia.
Tidak lagi hanya berfokus pada hilirisasi sektor tambang dan energi, kini strategi hilirisasi nasional juga akan mencakup sektor pertanian dan perikanan.
Langkah ini diungkap langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Dalam keterangannya, Bahlil menyebut hilirisasi menjadi fondasi utama pemerintahan baru untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Hari ini kami rapat sama Bapak Presiden, khususnya menyangkut percepatan hilirisasi."
"Nah, hilirisasi ini baik di sektor perikanan, kemudian di sektor pertanian, dan di sektor energi dan mineral batu bara,” ujar Bahlil kepada awak media.
Baca Juga: Pantau Info GTK! Dua SKTP Ini Jadi Prioritas Pembayaran TPG Triwulan IV di Awal Bulan November!
Pernyataan ini menandai perubahan arah besar dalam peta kebijakan hilirisasi nasional.
Jika selama era sebelumnya hilirisasi identik dengan sektor nikel, tembaga, dan batu bara.
kini pemerintah mulai menyorot sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, yakni pangan dan hasil laut.
Baca Juga: Stop Hujat Pemimpin Ucap Prabowo Tegas Ingatkan Bangsa Hormati yang Pernah Berjasa
Bahlil menjelaskan, sektor pertanian memiliki potensi besar untuk diolah menjadi industri bernilai tinggi.
Indonesia bukan hanya kaya hasil pertanian, tapi juga memiliki rantai pasok yang luas mulai dari produksi bahan baku hingga pasar domestik yang kuat.
“Selama ini kita ekspor bahan mentah seperti hasil pertanian, padahal kita bisa olah jadi produk jadi dan menambah nilai ekonomi di dalam negeri,” kata Bahlil.
Baca Juga: Sarang Narkoba Kampung Ambon Digerebek Polisi, Sejumlah Pelaku dan Barang Bukti Ditemukan
Ia mencontohkan, banyak hasil pertanian seperti padi, jagung, dan kelapa sawit yang masih dijual dalam bentuk bahan mentah.
Padahal, jika diolah lebih jauh menjadi tepung, bioetanol, atau produk turunan lainnya, keuntungan dan lapangan kerja yang tercipta akan jauh lebih besar.
Kementerian ESDM kini bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mengintegrasikan rantai hilirisasi pangan dengan industri energi terbarukan.
Baca Juga: Saya Bukan Takut Jokowi Ucap Prabowo Tegas Bantah Isu Dikendalikan, Hormati Pendahulu Tanpa Tunduk!
Termasuk pengembangan biofuel dan biogas dari limbah pertanian.
Strategi ini disebut akan memperkuat ekonomi desa sekaligus mengurangi impor bahan bakar berbasis fosil.
Selain pertanian, sektor perikanan juga menjadi fokus utama.
Baca Juga: Pantau Info GTK! Dua SKTP Ini Jadi Prioritas Pembayaran TPG Triwulan IV di Awal Bulan November!
Menurut Bahlil, potensi laut Indonesia yang luas harus menjadi sumber kekuatan ekonomi baru.
Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin mendorong pembangunan industri pengolahan hasil laut di dalam negeri.
“Kita tidak boleh lagi menjual ikan mentah dalam jumlah besar. Harus ada industri pengolahan di dalam negeri yang bisa memberi nilai tambah lebih tinggi,” tegasnya.
Pemerintah akan menyiapkan kawasan industri pesisir yang didedikasikan untuk pengolahan hasil laut.
Mulai dari pengalengan ikan, produksi pakan, hingga industri farmasi berbasis bahan laut.
Rencana ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin menjadikan laut Indonesia sebagai pusat ekonomi biru.
Baca Juga: Kasus Korupsi BBM Rp 285 Triliun: Skandal Terbesar dalam Sejarah Migas Indonesia?
Dengan memanfaatkan hasil perikanan secara maksimal, hilirisasi sektor kelautan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah-daerah pesisir yang selama ini tertinggal.
“Jika industri perikanan kita hidup, maka nelayan di Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara bisa langsung merasakan manfaatnya."
"Tidak hanya kirim hasil tangkapan, tapi juga punya pabrik pengolahan di daerahnya sendiri,” ujar Bahlil dalam kesempatan terpisah yang dikutip dari laman Kementerian ESDM.
Dalam rapat yang sama, Bahlil juga menyebutkan ada 18 proyek hilirisasi senilai sekitar Rp600 triliun yang sudah siap masuk tahap pengerjaan pada 2026.
Menariknya, sebagian proyek itu tidak hanya berfokus pada mineral atau batu bara, melainkan juga pada hilirisasi hasil pertanian dan perikanan.
“Dengan percepatan ini, produk dalam negeri akan menjadi substitusi impor. Kita ingin produk-produk itu berlabel ‘Made in Indonesia’, bukan hasil impor,” kata Bahlil.
Dari total 18 proyek yang dimaksud, beberapa di antaranya disebut akan berada di luar Pulau Jawa.
Terutama di kawasan timur Indonesia yang kaya sumber daya alam namun masih minim infrastruktur industri.
Dengan arah baru ini, hilirisasi bukan hanya tentang tambang dan pabrik baja.
Melainkan tentang masa depan pangan dan laut Indonesia sumber daya yang jika dikelola dengan benar, akan menjadikan Indonesia benar-benar mandiri dan berdaulat ekonomi.
Tapi apakah dengan kebijakan ini para petani dan nelayan bisa ikut naik kelas dan merasakan dampaknya secaa nyata?
Atau justru kalangan atas lagi yang hanya bisa menikmatinya saja.***
